Welcome to PA-Tanjungbalai   Click to listen highlighted text! Welcome to PA-Tanjungbalai

Monthly Archives: Mei 2018

(Berdasarkan KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tanggal 5 Januari 2011)

A.
INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

A1.
Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan


1.
Profil Pengadilan, meliputi:



a.
Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan.



b.
Struktur organisasi Pengadilan.



c.
Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan.



d.
Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan.



e.
Profil singkat pejabat struktural / fungsional, Staf; dan



f.
LHKPN yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK. 


2.
Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan. 


3.
Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan. 


4.
Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama. 





A2.
Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat


1.
Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan. 


2.
Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai; 



a.
Mekanisme



b.
Alur Penanganan Pengaduan


3.
Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai. 


4.
Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasiserta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.


5.
Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi. 


6.
Biaya untuk memperoleh salinan informasi.





A3.
Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja


1.
Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:    



a.
Nama program dan kegiatan;



b.
Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;



c.
Target dan/atau capaian program dan kegiatan;



d.
Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;



e.
Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya.


2.
Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).     


3.
Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:     



a.
Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan



b.
Neraca laporan arus kas (SAKPA) dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (CaLK).


4.
Ringkasan daftar aset dan inventaris.


5.
Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.



a.
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan



b.
Pengumuman Lelang



c.
Rencana Pengadaan Barang dan Jasa



d.
Tabel Monitoring Barang dan Jasa






A4.
Informasi Laporan Akses Informasi


Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas:


a.
Jumlah permohonan informasi yang diterima;


b.
Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;


c.
Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan


d.
Alasan penolakan permohonan informasi.





A5.
Informasi Lain


Informasi tentang pengunjung Website. (Terdapat di sebelah kanan, pada menu Pengunjung)



B.
Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Mahkamah Agung


C.
Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik

C1.
Umum


Seluruh Informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh pengadilan dan MA sebagaimana dimaksud bagian A dan B di atas.




C2.
Informasi tentang Perkara dan Persidangan


1.
Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).      


2.
Informasi dalam Buku Register Perkara.


3.
Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis perkara.


4.
Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.


5.
Laporan penggunaan biaya perkara. 





C3.
Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan


1.
Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya.     


2.
Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim atau Pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik).     


3.
Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.     


4.
Inisial nama dan unit/satuan kerja Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.     


5.
Putusan Majelis Kehormatan Hakim.





C4.
Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian


1.
Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan.


2.
Naskah seluruh Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik, yang sekurang-kurangnya terdiri atas:     



a.
Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal dokumen tersebut memang dipersiapkan;



b.
Masukan-masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal tersedia;



c.
Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut dalam tahap setelah draft awal sudah siap disikusikan secara lebih luas;



d.
Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;



e.
Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tsb.


3.
Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.     


4.
Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan


5.
Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan.


6.
Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat Pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.     





C5.
Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan


1.
Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan.


2.
Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.     


3.
Profil Hakim, Pejabat Stuktural, Fungsional, dan Staf yang meliputi:     



a.
Nama;



b.
Riwayat pekerjaan;



c.
Posisi;



d.
Riwayat pendidikan; dan



e.
Penghargaan yang diterima.


4.
Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan penyebaran Hakim dan pegawai.  


5.
Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.     


6.
Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.     


7.
Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.     


8.
Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.





C6.
Informasi Lain


a.
Penggunaan Bahasa Inggris


b.
Penggunaan Bahasa Asing non Inggris

Tahun 2019

No. Judul Penelitian Nama Peneliti Instansi Tahun Penelitian Hasil Penelitian
  Tidak ada data penelitian        

Tahun 2018

No. Judul Penelitian Nama Peneliti Instansi Tahun Penelitian Hasil Penelitian
  Tidak ada data penelitian        

Tahun 2017

No. Judul Penelitian Nama Peneliti Instansi Tahun Penelitian Hasil Penelitian
  Tidak ada data penelitian        

Tahun 2016

No. Judul Penelitian Nama Peneliti Instansi Tahun Penelitian Hasil Penelitian
  Tidak ada data penelitian        

Ini adalah contoh galery video, silahkan Anda edit sesuai dengan video yang pernah dibuat untuk satuan kerja Anda. Jika tidak ada video satuan kerja, non aktifkan menu ini.

Berikut ini adalah beberapa fasilitas layanan publik yang berada di Pengadilan Agama Tanjungbalai:

1. Musholla

2. Pusat Informasi dan Pengaduan

3. Parkir Mobil

4. Parkir Motor

5. Ruang Tunggu Sidang

6. Ruang Laktasi

7. Area Bermain Anak

 

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor: W2-A3/31/HK.05/I/2019
Tanggal: 02 Januari 2019

SK Hakim Mediator : klik di sini

NO. NAMA FOTO
1. Drs. H. BADARUDDIN MUNTHE, S.H., M.H.  
2. Drs. H. SUHATTA RITONGA, S.H., M.H.
3. FADLAH MARDIYAH PULUNGAN, S.H.I., M.A.

 

Disusun oleh :
Indonesian Institute for Conflict Transformation
pada pelatihan sertifikasi mediasi Hakim PTA/PA seluruh Indonesia di Megamendung

 

MEMULAI PROSES MEDIASI

  • Mediator memperkenalkan diri dan para pihak
  • Menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi
  • Menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator
  • Menjelaskan prosedur mediasi
  • Menjelaskan pengertian kaukus
  • Menjelaskan parameter kerahasiaan
  • Menguraikan jadwal dan lama proses mediasi Menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan
  • Memberikan kesempatan kepada Para pihak untuk Bertanya dan menjawabnya

MERUMUSKAN MASALAH DAN MENYUSUN AGENDA

Mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan, menyepakati subtopik permasalahan yang akan dibahas dan menentukan urutan subtopik yang akan dibahas dalam proses perundingan menyusun agenda perundingan 3.

MENGUNGKAPKAN KEPENTINGAN TERSEMBUNYI

Dapat dilakukan dengan dua cara:

CARA LANGSUNG: mengemukakan pertanyan langsung kepada para pihak
CARA TIDAK LANGSUNG: mendengarkan atau merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak

MEMBANGKITKAN PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA

Mediator mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikiran yang posisonal tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian pemecahan masalah secara bersama

MENGANALISA PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA

  • Mediator membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah
  • Mediator mengingatkan para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal

PROSES TAWAR-MENAWAR AKHIR

  • Pada tahap ini para pihak telah melihat titik temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsesi satu sama lainnya
  • Mediator membantu para pihak agar mengembangkan tawaran yang dapat dipergunakan untuk menguji dapat atau tidak tercapainya penyelesaian masalah

MENCAPAI KESEPAKATAN FORMAL

Para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa

Semua perkara perdata yang diselesaikan di pengadilan, terlebih dahulu,wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi.Dan, dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi, sehingga jika suatu perkara yang dalam persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak tidak dilakukan upaya mediasi, maka putusan batal demi hukum.

Mediasi adalah proses penyelesaian perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008.

Proses pemeriksaan oleh majelis hakim untuk mediasi :
  1. Pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, hakim wajib menjelaskan mengenai keharusan melaksanakan mediasi yang dibantu oleh mediator.
  2. Hakim menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan.
  3. Setelah kedua pihak menyepakati nama mediator, maka sidang ditunda dalam waktu yang ditentukan.
  4. Jika proses mediasi telah dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dengan memperhatikan hasil mediasi.

Catatan :

  • Penunjukan hakim mediator dilakukan melalui Penetapan Ketua Majelis.
  • Para pihak menemui hakim mediator dengan dibantu oleh petugas yang telah ditentukan.
  • Proses dalam mediasi ditentukan oleh hakim mediator yang bersangkutan sampai batas waktu paling lama 40 hari, dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja.
  • Jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, hakim mediator menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada hakim majelis yang memeriksa perkara dan para pihak menghadap hakim pada hari sidang yang ditentukan, dan proses persidangan dilanjutkan sebagaimana biasa.
  • Jika mediasi mencapai kesepakatan, para pihak wajib menghadap hakim pada hari sidang yang telah ditentukan dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
Proses persidangan setelah mediasi dilaksanakan

A. Mediasi tidak mencapai kesepakatan

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan dipersidangan dilanjutkan sesuai dengan tahapannya.

B. Mediasi mencapai kesepakatan

Jika mediasi mencapai kesepakatan, para pihak wajib menghadap hakim dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani para pihak. Terhadap hasil kesepakatan tersebut para pihak dapat :

  1. Meminta hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan perdamaian (akta dading).
  2. Mencabut gugatan sebagaimana klausula yang harus dicantumkan dalam kespakatan, jika hasil kesepakatan tidak ingin dituangkan dalam putusan.

Untuk perkara Perceraian,maka jika tercapai kesepakatan Penggugat atau Pemohon wajib mencabut gugatannya atau permohonannya. Akan tetapi apabila kesepakatan damai hanya tercapai sebagian selain mengenai perceraian (kumulasi dengan perkara lain), maka hasil kesepakatan tersebut dapat dimintakan untuk dicantumkan dalam putusan atau dicabut (mis. baik dalam konvensi dan/atau dalam rekonvensi).

Lain-lain
  1. Biaya pemanggilan para pihak untuk proses mediasi, terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon. Jika tercapai kesepakatan maka dibebankan kepada para pihak, jika tidak tercapai kesepakatan maka dibebankan kepada pihak yang secara hukum membayar biaya perkara.
  2. Jenis Perkara yang dimediasi adalah semua jenis perkara perdata.
  3. Untuk mediator hakim tidak diberi honorarium.
  4. Jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, semua pernyataan atau pengakuan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara yang bersangkutan maupun perkara lain, dan harus dimusnahkan serta mediator tersebut tidak dapat sebagai saksi dan jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan dan ternyata kemudidan hari terdapat kesalahan yang menimbulkan kerugian, mediator tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.
012124
Users Today : 48
This Month : 4485
This Year : 12122
Total Users : 12124
Who's Online : 3
Your IP Address : 54.163.20.123
Click to listen highlighted text!