Welcome to PA-Tanjungbalai   Click to listen highlighted text! Welcome to PA-Tanjungbalai

Monthly Archives: Februari 2019

Pada hari Rabu 27 Pebruari 2019, bertempat di ruang tunggu Pengadilan Agama Tanjungbalai Jalan Jenderal Sudirman Km. 5,5 Sijambi Kota Tanjungbalai seluruh Pegawai Pengadilan Agama Tanjungbalai bersama-bersama menyaksikan live streaming Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 melalui kanal Mahkamah Agung Republik Indonesia pada URL https://www.youtube.com/c/MahkamahAgungRepublikIndonesia.

Acara nontong bareng Sidang Istimewa Laporan Tahunan MA RI Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Pebruari 2019, mulai pukul 09.00 WIB bertempat di Cendrawasih Room Balai Sidang Jakarta Convention Centre (JCC), Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta selatan ini adalah sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2018.

Antusias pegawai Pengadilan Agama Tanjungbalai menyaksikan siaran langsung ini guna mengetahui capaian-capaian dan target Mahkamah Agung RI sehingga semua peradilan yang dibawahnya dapat mengevaluasi kinerjanya dengan baik.

Dalam acara tersebut Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. membacakan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2018, melaporkan dan memaparkan hasil pencapaian Kinerja Mahkamah Agung dalam setahun seperti pada Tahun 2018, MA Tangani Perkara Terbanyak dan Mampu Memutus Perkara Terbanyak dalam Sejarah.

“Sekalipun jumlah perkara yang diterima pada 2018 merupakan sejarah terbanyak dalam MA, tetapi tetap mampu memutus perkara dengan juga jumlah terbanyak. Sisa perkara tahun 2018 juga merupakan jumlah terkecil dalam sejarah MA,”

“Ada 18.544 perkara yang ditangani MA pada 2018. Perkara tersebut terdiri dari 17.156 perkara yang baru masuk pada 2018 dan 1.388 perkara yang merupakan sisa tahun 2017. Dari semua perkara itu, MA telah memutus sebanyak 17.638 perkara. Adapun, sisa perkara 2018 yang belum diputus ada 906 perkara. Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. Hatta Ali, S.H., M.H. mengatakan, data ini menunjukan rasio produktivitas MA sebesar 95,11 persen.

“Ini lebih tinggi dari indikator kinerja utama yang ditetapkan hanya sebesar 70 persen” ujar Ketua Mahkamah Agung RI.

Pada kesempatan yang sama, Hatta Ali menjelaskan Mahkamah Agung terus berinovasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal tersebut menurut Hatta dibuktikan dengan salah satunya bahwa pada tahun 2018 ini Mahkamah Agung telah meluncurkan e-court. E-court adalah aplikasi yang memberikan kemudahan dalam layanan administrasi perkara secara elektronik, dengan fitur e-filing (pendaftaran perkara secara elektronik), e-payment (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik), dan e-summons (pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik). Melalui aplikasi e court pendaftaran gugatan/permohonan oleh seorang Advokat dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja tanpa harus datang langsung ke pengadilan, sepanjang advokat tersebut telah tervalidasi sebagai pengguna terdaftar dalam sistem aplikasi e-court. Selain sebagai perwujudan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, tranformasi teknologi dalam sistem administrasi perkara di pengadilan juga merupakan bentuk dukungan terhadap program prioritas nasional dalam meningkatkan kemudahan berusaha, yaitu penegakkan perjanjian (enforcing contract).

Dalam waktu kurang dari setengah tahun sejak diluncurkan, Ketua Mahkamah Agung mengutarakan bahwa di luar 85 (delapan puluh lima) pengadilan yang baru saja terbentuk, 100 % (seratus persen) Peradilan Umum dan Peradilan Agama telah siap menerapkan E-Court, sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara telah mencapai 68 % (enam puluh delapan persen). Jumlah pengguna terdaftar yang telah terverifikasi sampai dengan Bulan Desember sebanyak 11.224 (sebelas ribu dua ratus dua puluh empat) advokat, sedangkan jumlah perkara yang terdaftar dengan mengunakan aplikasi e-court sampai dengan bulan Desember tercatat sebayak 389 perkara pada peradilan umum, 289 perkara pada peradilan agama dan 17 perkara pada peradilan tata usaha negara, sehingga jumlah total perkara e-court yang sudah terdaftar adalah 695 perkara.

Ketua Mahkamah Agung mengatakan bahwa semua capaian tersebut adalah hasil kerja keras dan kerja cerdas segenap warga peradilan di seluruh Indonesia. “Prestasi dan keberhasilan yang dicapai harus senantiasa menjadi pemacu semangat agar kita mampu bekerja lebih baik dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan pencari keadilan”. Kata Hatta Ali pada acara yang disaksikan oleh aparatur peradilan di seluruh Indonesia melalui live streaming. (admin)

Pada hari Rabu 27 Pebruari 2019 telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat (descente) oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai dengan Ketua Majelis Drs. Abd. Rauf, dan anggota Majelis, Drs. H. Suhatta Ritonga, S.H. beserta Drs. H. Badaruddin Munte, S.H.,M.H.  dengan dibantu Panitera, Armiwati Nasution, S.H. dan Juru Sita Syaiful Anwar, A.Md  terhadap objek yang sengketa perkara Kewarisan dalam perkara 341/Pdt.G/2018/PA.Tba antara Naem Syam bin Kandak dkk melawan Irwan Syam bin Naem Syam/Dkk.

Sidang pemeriksaan setempat (Descente) ini dibuka dan dilaksanakan Majelis Hakim tepat pada pukul 09.30 WIB di Kantor Lurahan Pasar Baru, Jalan Pasar Baru Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai. Hadir pada sidang tersebut Kuasa Hukum Penggugat serta Aparat Keluarahan dan Pihak Kepolisian RI. Selanjutnya setelah sidang dibuka dilanjutkan Majelis Hakim dan rombongan bertolak ke lokasi objek sengketa yang saat itu didiami oleh salah satu pihak Tergugat yakni di Jalan Pasar Baru Lingkungan II Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai.   

Pemeriksaan objek berlangsung dimulai pada pukul 10.00 WIB didampingi pengawalan dari aparat kepolisian rombongan langsung menuju lokasi guna memeriksa objek-objek yang diajukan oleh Penggugat, hal ini dilakukan oleh Majelis agar Ketua Majelis Hakim memiliki kepastian bukti-bukti hukum yang kuat terkait dengan kewarisan tersebut apakah sudah sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan. Pemeriksaan objek berakhir pada jam 11.00 WIB dengan berjalan aman dan tertib. 

Tanjungbalai, 22 Pebruari 2019, Aparatur Pengadilan Agama Tanjungbalai laksanakan apel jum’at sore untuk pertama kalinya di halaman kantor Pengadilan Agama Tanjungbalai. Apel sore  ini dimulai dari pukul 16.45 WIB dengan dihadiri oleh seluruh aparatur sipil Pengadilan Agama Tanjungbalai mulai dari para Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional hingga para Honorer. Apel ini adalah tindaklanjut dari instruksi Direktur Jenderal Badilag Nomor : 0618/DJA/PS.00/II/2019 tanggal 20 Pebruari 2019 Perihal Hasil Inspeksi Mendadak dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Prioritas Badilag. Bahwa dalam upaya meningkatkan disiplin pegawai, setiap pengadilan wajib melaksanakan apel setiap senin pagi (jam masuk) dan jum’at sore (jam pulang), serta melaporkan secara hirarkis ke Direktorat Jenderal Pengadilan Agama setiap awal bulan.

Untuk Apel sore kali ini bertindak sebagai Pembina Apel, Panitera Muda Hukum, Abu Hasan Asy’ari, S.Ag dan Komandan Apel, Amat Arfan. (admin)

  1. Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.
  2. Sanggahan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikan sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal. Sanggahan yang disampaikan kepada bukan pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
  3. Sanggahan wajib diajukan oleh peserta lelang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan peserta lelang lain apabila telah terjadi penyimpangan prosedur yang merugikan negara dan/atau masyarakat dirugikan, meliputi:
    a. Panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang menyalahgunakan wewenangnya;
    b. Pelaksanaan pelelangan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
    c. Terjadi praktek KKN di antara peserta lelang dan/atau dengan anggota panitia/pejabat pengadaan/ pejabat yang berwenang;
    d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat;
  4. Panitia/pejabat pengadaan sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh proses pelelangan dan hasil evaluasi yang dilakukan. Panitia/pejabat pengadaan wajib menyampaikan bahan-bahan, yang berkaitan dengan sanggahan peserta lelang yang bersangkutan baik secara tertulis maupun lisan kepada pejabat yang berwenang memberikan jawaban atas sanggahan tersebut
  5. Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang memberikan jawaban tertulis selambatlambatnya dalam 5 (lima) hari kerja atas sanggahan tersebut secara proporsional sesuai dengan masalahnya dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa karena kesalahan atau kelalaian panitia/pejabat pengadaan, maka pejabat yang berwenang memerintahkan panitia/pejabat pengadaan melakukan evaluasi ulang;
    b. Apabila terbukti terjadi KKN antara pejabat yang berwenang, anggota panitia/pejabat pengadaan dengan peserta lelang tertentu yang merugikan peserta lainnya, maka diambil tindakan dengan memberhentikan pejabat/anggota panitia/pejabat pengadaan dari jabatannya dan menggugurkan penawaran peserta yang terlibat KKN tersebut. Kemudian pejabat yang berwenang mengganti panitia/ pejabat pengadaan dengan pejabat lain untuk melakukan evaluasi ulang;
    c. Peserta lelang yang terlibat KKN dan rekayasa sebagaimana pada butir 3).c) dan butir 3).d) dikenakan sanksi berupa pencairan jaminan penawaran dan dilarang untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 1 (satu) tahun;
  6. Apabila peserta lelang yang menyanggah tidak dapat menerima jawaban atas sanggahan dari pengguna barang/jasa, maka peserta lelang tersebut dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Panglima TNI/ Kapolri/Kepala LPND/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN/Direktur Utama BUMN/BUMD, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggahan tersebut. Sedangkan proses pengadaan dapat dilanjutkan tanpa harus menunggu hasil keputusan tersebut.

Dari Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah adalah sebagai Berikut:
Tata Cara / Metode Pemilihan Penyedia Barang:
1. Pelelangan
2. Penunjukan Langsung
3. Pengadaan Langsung
4. Kontes
Lampiran Perka LKPP Nomor 6 Tahun 2012

Berdasarkan SK KMA No 026 Tahun 2012, Jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagai berikut:
1. Pengadilan menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan. Meja pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan.
2. Masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan melalui meja pengaduan, situs Badan Pengawasan MA (http://bawas.mahkamahagung.go.id/web_bawas/) atau melalui pos dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.
3. Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda.
4. Pengadilan wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal, pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding.
5. Pengadilan wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftar di agenda pengaduan Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka pengadilan wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat.
6. Penyelenggara pelayanan pengadilan wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling larnbat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan
7. Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara.
8. Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya.
9. Dalam hal pengaduan tidak ditanggapi oleh penyelenggara pengaduan sesuai dengan ketentuan, maka pengadu dapat menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
10. Badan Pengawasan MA dapat mengambil alih pengaduan atas pelayanan pengadilan yang ditujukan kepada penyelenggara dalam hal pengaduan tersebut dianggap penting oleh Mahkamah Agung untuk segera diselesaikan, atau dalam hal Penyelenggara lalai dan atau tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pengaduan tersebut.
11. Setiap Penyelenggara Pelayanan Pengadilan wajib mengumumkan Rekapitulasi penyelesaian pengaduan pelayanan publik kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal-hal yang diumumkan meliputi: jumlah pengaduan yang masuk, jenis-jenis pengaduan yang masuk, status penanganan pengaduan.

Hak Untuk Melakukan Jawab-Menjawab, Mengajukan Bantahan (Replik, Duplik, Rereplik, Reduplik).
Hak Untuk Mengajukan Pembuktian ( Saksi dan Bukti-Bukti Tertulis).
Hak Untuk Mengajukan Kesimpulan.

035325
Users Today : 228
This Month : 3199
This Year : 35323
Total Users : 35325
Who's Online : 3
Your IP Address : 18.210.22.132
Click to listen highlighted text!