Welcome to PA-Tanjungbalai   Click to listen highlighted text! Welcome to PA-Tanjungbalai

Monthly Archives: Februari 2019

PASAL 3
Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo:
1. Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat melampirkan :
a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
c. Pemberian izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.
PASAL 4
Prosedur Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama:
1. Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan secara tertulis atau lisan.
2. Apabila Tergugat/Termohon selain dalam perkara bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
3. Majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut membuat Putusan Sela tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan berperkara secara prodeo setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan tersebut.
4. Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan.
5. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, Penggugat/Pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela yang jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.
PASAL 5
Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Banding:
1. Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara.
3. Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama bersama bundel A dan salinan putusan selambat-lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai.
4. Pengadilan Tinggi Agama memeriksa permohonan tersebut dan menjatuhkan putusan yang kemudian dikirim ke pengadilan asal.
5. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, maka pemohon dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon dengan membayar biaya banding.
6. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo di tingkat banding dikabulkan, permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon.
PASAL 6
Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Kasasi:
1. Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara prodeo yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan di tingkat kasasi.
3. Berita Acara pemeriksaaan permohonan berperkara secara prodeo oleh majelis hakim Pengadilan Agama tidak termasuk penjatuhan penetapan tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan berperkara secara prodeo.
4. Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung bersama bundel A dan Bundel B.
5. Majelis hakim tingkat kasasi memeriksa secara bersamaan permohonan berperkara secara prodeo dengan pemeriksaan pokok perkara yang dituangkan dalam putusan akhir.
PASAL 7
Biaya Perkara Prodeo
1. Biaya perkara prodeo dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama.
2. Komponen biaya perkara prodeo meliputi :
a. Biaya Pemanggilan para pihak
b. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan
c. Biaya Sita Jaminan.
d. Biaya Pemeriksaan Setempat
e. Biaya Saksi/Saksi Ahli
f. Biaya Eksekusi
g. Biaya Meterai
h. Biaya Alat Tulis Kantor
i. Biaya Penggandaan/Photo copy
j. Biaya Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara yang diminutasi
k. Biaya pengiriman berkas
*( Biaya perkara prodeo dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya.
*( Biaya perkara prodeo pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama.
PASAL 8
Mekanisme Pembiayaan Perkara Prodeo
1. Pemanggilan pertama dilakukan oleh Jurusita tanpa biaya (seperti prodeo murni).
2. Apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar putusan sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan.
3. Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir sebesar yang telah ditentukan dalam DIPA.
4. Kasir kemudian membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di dalam Jurnal dan mempergunakannya sesuai kebutuhan selama proses perkara berlangsung.
5. Kasir harus terlebih dahulu menyisihkan biaya redaksi dan meterai dari alokasi biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat).
6. Dalam hal ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis sementara perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni.
7. Dalam hal terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sisa tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Bendahara Pengeluaran).
8. Apabila permohonan berperkara secara prodeo ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.
PASAL 9
Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban
1. Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
2. Bendahara Pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penanganan perkara prodeo sesuai ketentuan.
3. Dalam hal permohonan prodeo dikabulkan, maka seluruh biaya yang dikeluarkan dari DIPA harus dicatat dalam buku jurnal.
4. Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan perkara prodeo melalui SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.

1.SK Panjar Biaya Perkara
2.SK TIM Pengelola Biaya Proses
3.SK ATK Perkara (Biaya Proses)
4.Radius Panggilan

Contoh peritungan Biaya Perkara:
– Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 30.000,-
– Biaya Proses sebesar Rp. 50.000,-
– Hak Redaksi sebesar Rp. 5.000,-
– Materai sebesar Rp. 6.000,-
– Pihak sama-sama Radius 1 sebesar Rp.100.000,-  (radius sesuikan dengan daerah/alamat pihak)
A. Cerai Talak:
– (3x Panggilan P + 4x Panggilan T)
( 3 x 100.000 ) + ( 4 x 100.000 )
#Rp. 791.000,-

B. Cerai Gugat:
– (2x Panggilan P + 3x Panggilan T)
( 2 x 100.000 ) + ( 3 x 100.000 )
#Rp. 591.000,-

C.Voluntair
– (2x Panggilan P1 + 2x Panggilan P2)
( 2 x 100.000 ) + ( 2 x 100.000 )
#Rp. 491.000,-

D.Contentius
– (2x Panggilan P + 3x Panggilan T)
( 2 x 100.000 ) + ( 3 x 100.000 )
#Rp. 591.000,-

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal :

  1. Pendaftaran perkara secara online,
  2. Pembayaran secara online,
  3. Pengiriman dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban),
  4. Pemanggilan secara online dan
  5. Penyampaian salinan putusan secara online

Manfaat e-Court

Aplikasi e-court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran dan dalam proses persidangan perkara.

Tata Cara Penggunaannya sebagai berikut : Tata Cara Pendaftaran Gugatan Online
.Tata Cara Pembayaran Biaya Perkara Secara Online.Tata Cara Pendaftaran Pengguna Terdaftar
.Panduan E-Court Untuk Pengguna Terdaftar

Dasar Hukum e-Court :

  1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,
  2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 Tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan,
  3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elekktronik,
  4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 Tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

DAFTAR E-COURT

  1. Umum
  2. Ketentuan ini berlaku untuk semua Pengguna Terdaftar Aplikasi E-Court.
  3. Aplikasi E-Court terdiri dari modul pendaftaran perkara secara elektronik (E-Filing), modul pembayaran perkara secara elektronik (E-Payment), modul Pemberitahuan secara Elektronik (E-Pbt), dan modul Pemanggilan secara Elektronik (E-Pgl).
  4. Pengguna Aplikasi E-Court hanya diperkenankan untuk menggunakan Aplikasi E-Court untuk tujuan yang dimaksud, yaitu pendaftaran, pembayaran dan pengiriman dokumen terkait dengan perkara pada pengadilan.
  5. Pengguna Terdaftar bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kegiatan yang dilakukan dengan username mereka masing-masing.
  6. Pengguna Terdaftar dilarang untuk melakukan kegiatan apa pun yang bisa membahayakan keamanan dan stabilitas aplikasi E-Court, teknologi pendukung atau data yang tersimpan di dalamnya.
  7. Pengguna Terdaftar harus memastikan penggunaan bahasa Indonesia yang sopan dan pantas dalam komunikasi lisan maupun tulisan pada setiaptransaksi yang dilakukan melalui aplikasi E-Court.
  8. Pengguna Terdaftar dilarang untuk menggunakan Aplikasi E-Court untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal.
  9. Pengguna Terdaftar dianjurkan untuk tidak membagi username dan password akses ke aplikasi e-court ke orang lain.
  10. Seluruh transaksi pada Aplikasi E-Court dan modul-modul dibawahnya hanya dapat dilakukan pada hari dan jam kerja resmi pengadilan. Transaksi yang dilakukan diluar hari dan jam kerja resmi pengadilan, akan dihitung efektif pada hari kerja selanjutnya.
  11. Penggunaan Aplikasi E-Filing
    1. Aplikasi E-Filing dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik dalam perkara gugatan dan/atau permohonan perdata, agama, tata usaha militer, atau tata usaha negara. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran gugatan dan/atau permohonan sekaligus memasukkan dokumen elektronik yang apabila kemudian terverifikasi dan diterima secara prosedural, akan memulai suatu perkara perdata atau untuk memasukkan dokumen elektronik atas perkara yang sudah ada.
    2. Aplikasi E-Filing juga dapat digunakan untuk melakukan pengunggahan maupun pengunduhan dokumen dalam rangka replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha Negara
    3. Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan standar-standar teknis yang meliputi format dokumen, ukuran, jenis huruf, ukuran dan/atau batasan lain telah ditetapkan dalam mengunggah dokumen melalui aplikasi E-Court .
  12. Ketentuan Penggunaan aplikasi E-Payment
    1. Aplikasi E-Payment dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi e-SKUM sebagai tindak lanjut pendaftaran secara elektronik.
    2. Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan secara seksama, jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar, nomor rekening pembayaran (virtual account), jangka waktu pelunasan pembayaran panjar biaya perkara yang telah ditentukan oleh sistem, dan memahami serta menyetujui bahwa setiap kesalahan, keterlambatan, dan biaya tambahan yang timbul dari perbedaan bank yang digunakan oleh Pengguna Terdaftar dengan rekening resmi pengadilan dimana gugatan diajukan menjadi tanggung jawab Pengguna Terdaftar.
    3. Kegagalan untuk melakukan pembayaran ke Nomor Pembayaran dalam tenggang waktu yang telah ditentukan akan berakibat Nomor Pembayaran menjadi kadaluwarsa dan Pengguna Terdaftar harus mendapatkan Nomor Pembayaran yang baru pada Pendaftaran yang sama melalui e-Payment pada e-Court.
    4. Pengguna terdaftar wajib melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tagihan pada Nomor Pembayaran yang diperoleh pada waktu pendaftaran perkara
  13. Ketentuan Penggunaan aplikasi E-Pbt dan E-Pgl
    1. Pengguna Terdaftar bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pemberitahuan yang dikirimkan melalui modul E-Pbt dan/atau E-Pgl dapat diterima dengan baik pada Domisili Elektronik yang telah terdaftar di Pengadilan.
    2. Semua panggilan maupun pemberitahuan yang dikirim ke Domisili Elektronik Pengguna Terdaftar dianggap telah diterima apabila log aplikasi E-Pbt dan E-Pgl telah mencatat bahwa panggilan tersebut telah terkirim.
    3. Pengguna Terdaftar dianjurkan untuk secara rutin memeriksa log pengiriman E-Pbt dan E-Pgl yang dapat diakses pada dashboard akses Pengguna Terdaftar untuk menghindari kegagalan penerimaan E-Pbt dan/atau E-Pgl.
  14. Ketentuan Penutup
  15. Setiap tindakan yang dilakukan Pengguna Terdaftar yang oleh Mahkamah Agung RI dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan Ketentuan Penggunaan Aplikasi ini akan dikenakan sanksi dalam bentuk :
  • sanksi ringan berupa teguran;
  • sanksi sedang berupa pencabutan hak akses untuk sementara; dan/atau
  • sanksi berat, berupa pencabutan hak akses secara permanen sesuai dengan bobot dan impak pelanggaran yang ditemukan terhadap integritas aplikasi E-Court.
  1. Pemberian sanksi tidak menutup kemungkinan dilakukannya gugatan ganti rugi perdata dan/atau penuntutan hukum pidana kepada Pengguna Terdaftar dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa telah terjadi tindakan yang melawan hukum dan/atau tindak pidana.
  2. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Ketentuan Penggunaan Aplikasi ini silakan hubungi Administrator sistem pada https://ecourt.mahkamahagung.go.id/#contact

Tanjungbalai, Jum’at tanggal 8 Pebruari 2019 bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Tanjungbalai digelar acara Turnamen Ekeskutif Tenis Meja Pengadilan Agama Tanjungbalai, Acara tersebut digelar dengan tema “Meningkatkan semangat olahraga Pegawai Pengadilan Agama Tanjungbalai dengan mempertandingkan tenis lapangan dan Tenis Meja”. Acara ini dilaksanakan dan disponsori oleh panitia yang tidak lain adalah Drs. H.Suhatta Ritonga, S.H. (Ketua PTWP PA Tanjungbalai) dengan dibantu oleh Julham Effendi Ginting, S.H. (Bendahara PTWP PA Tanjungbalai). Acara tersebut berjalan dengan semangat sportifitas dan kadang terdengar teriakan bersemangat serta tak jarang terdengar suara tawa yang terbahak saat pergelaran pertandingan yang dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB tersebut.

Turnamen ini sendiri menggunakan sistem jumpa atau pengumpulan poin untuk menentukan juaranya (pemenang). Turnamen ini diikuti oleh 12 orang peserta yang terdiri dari Hakim, Pegawai hingga para honorer Pengadilan Agama Tanjungbalai. Dari 12 peserta tersebut dibagi menjadi 2 tim yang merupakan lawan tanding dengan cara berpasangan. Tim A terdiri dari : Drs. Abd. Rauf (Ketua PA Tanjungbalai), Armiwati Nasution, S.H. (Panitera), Julham Effendi Ginting, S.H., Amilu Fahri Sagala, S.H.I., Fitrialsyah dan Syafrial Sirait, sedangkan di Tim B terdiri dari : Drs. H. Suhatta Ritonga, S.H., Abu Hasan Ashari, S.Ag., Syaiful Anwar, S.H., Fakhrul Rozi, A.Md., Husni Asfari, S.Kom dan Andika.

Turnamen yang berlangsung selama lebih kurang 7 jam tersebut pada akhirnya berhasil  memperoleh para pemenang dengan peringkat sebagai berikut:

Pemenang 1 : Drs. Abd. Rauf (Ketua PA Tanjungbalai)

Pemenang 2 : Drs.H. Suhatta Ritonga, S.H.

Pemenang 3 : Husni Asfari, S.Kom

Pemenang 4 : Julham Effendi Ginting, S.H.

Pemenang 5 : Syaiful Anwar, S.H.

Pemenang 6 : Andika

Pemenang 7 : Amilu Fahri Sagala, S.H.I.

Pemenang 8 : Syafrial Sirait

Pemenang 9 : Armiwati Nasution, S.H.

Pemenang 10: Fakhrul Rozi, A.Md.

Pemenang 11: Fitrialsyah

Pemenang 12: Abu Hasan Ashari, S.Ag.

Penyerahan Hadiah dilaksanakan di ruang Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019.

Senin 4 Pebruari 2019, Sebanyak 79 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Asahan (UNA) melaksanakan PLKH (Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum) di Pengadilan Agama Tanjungbalai. Penyerahan mahasisa semester V (lima) yang akan melakukan klinis selama 1 (satu) bulan sejak 4 Pebruari 2019 sampai dengan 4 Maret 2019 dilakukan oleh Ketua Panitia PLKH Bapak Salim Fauzi SH, MH. pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2019 di ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Tanjungbalai dan disambut langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai.

Bapak Salim Fauzi, SH, MH. selaku ketua panitia PLKH menyampaikan bahwa mahasiswa yang melakukan pendidikan latihan kemahiran hukum di Pengadilan Agama Tanjungbalai dan di Pengadilan Negeri Tanjungbalai berjumlah 79 orang dibagi menjadi 2 kelompok secara bergantian melaksanakan klinis di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Diharapkan dari kegiatan ini para mahasiswa dapat mengetahui sistem beracara di Pengadilan dan juga merupakan penjabaran dari pengetahuan hukum acara yang diperoleh di bangku kuliah. Karenanya dia berharap agar para mahasiswa dapat mengikutinya dengan serius.

Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai (Drs. Abd. Rauf) pada acara pembukaan yang dilaksanakan di ruang sidang utama Pengadilan Agama Tanjungbalai menyampaikan materi mengenai kewenangan, prosedur beracara, dan hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kepada para pencari keadilan.

Ketua juga berharap agar kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai wahana penggalian pengetahuan hukum secara praktis sebagai bekal kepada mahasiswa dlm membuat tugas akhir pekuliahan sbg syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

Selain itu, belian juga menyampaikan bahwa pihak Pengadilan Agama Tanjungbalai menerima dengan senang hati kehadiran para mahasiswa yang akan melakukan klinis di sini, namun mengingat jumlah mahasiswa yang akan melakukan klinis banyak, sementara kapasitas ruang-ruang sidang di Pengadilan Agama Tanjungbalai tidak memungkinkan untuk sejumlah itu, maka kepada pihak mahasiswa meminta untuk dapat diatur dan dibagi kelompok sehingga semuanya dapat mengikutinya

006287
Users Today : 48
This Month : 2451
This Year : 6285
Total Users : 6287
Who's Online : 1
Your IP Address : 3.91.157.213
Click to listen highlighted text!