A. PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI
1. Peraturan Presiden RI No.13
Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
Lampiran
2. Peraturan Presiden RI No.14
Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
Lampiran
3. Undang-Undang RI No.1 Th.1974
tentang Perkawinan.
Lampiran
4. Undang-Undang RI No.3 Th.2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah
Agung.
Lampiran
5. Undang-Undang RI No.48 Th.2009
tentang Kekuasaan Kehakiman.
Lampiran
6. Undang-Undang RI No.50 Th.2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan
Agama.
Lampiran
7. Cetak Biru Pembaruan Peradilan
2010-2035
Lampiran
8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di
Lingkungan Lembaga Peradilan.
Lampiran
9 Buku Sejarah Perkembangan
Implementasi SIADPA Plus
Lampiran
     

B. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
Lampiran
2. Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
Lampiran
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
(beserta Lampiran).
Lampiran
4. Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Lampiran
5. Peraturan Pemerintah Agung
Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Lampiran
6. Penjelasan Peraturan Pemerintah
Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Lampiran
7 Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
Lampiran
8 Surat Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
0012/DJA/HM.00/SK/V/2011 tentang Pembentukan Tim Implementasi SIADPA Plus
Tingkat Nasional
Lampiran
9 Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/392/HM.02.3/II/2014 tentang Pembentukan Tim
Daerah Implementasi SIADPA Plus Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Lampiran
C. PEDOMAN PENGELOLAAN 
PERSONIL/PEGAWAI
1. Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah
Agung RI.
Lampiran
2. Keputusan Sekretaris Mahkamah
Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah
Agung RI.
Lampiran
3. Keputusan Sekretaris Mahkamah
Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah
Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja
dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri
pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Lampiran
4. Keputusan Mahkamah Agung RI
No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Lampiran
5. Peraturan Pemerintah RI No.14
Th.1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran
6. Peraturan Pemerintah RI No.3
Th.1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran
7. Peraturan Pemerintah RI No.30
Th.1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran
8. Peraturan Pemerintah RI No.05
Th.1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran
9. Peraturan Pemerintah RI No.20
Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran
10. Peraturan Pemerintah RI No.24
Th.1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran
11. Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian.
Lampiran
12. Peraturan Pemerintah RI No.16
Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran
13. Peraturan Pemerintah RI No.53
Th.2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran
14. Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran
15. Peraturan Presiden RI Nomor 19
Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Lampiran
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Lampiran
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 36
Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan
Hakim
Lampiran
18 Surat Edaran Bersama Direktur
Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia
Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional
Lampiran
D. PEDOMAN PENGELOLAAN  KEUANGAN
1. Keputusan Kepala Badan
Administrasi Mahkamah Agung RI No.001/SK/BU-A/I/2012 tentang Penunjukan
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung
RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun
Anggaran 2012.
Lampiran
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara
Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Lampiran
3. Peraturan Menteri Keuangan
No.84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.
Lampiran
4. Surat Edaran Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme
Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai.
Lampiran
5. Surat Edaran Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana
Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.
Lampiran
6. Peraturan Menteri Keuangan RI
No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas
Pajak Ditanggung Pemerintah.
Lampiran
7. Peraturan Menteri Keuangan RI
No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat.
Lampiran
8. Peraturan Menteri Keuangan RI
No.170/ PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja.
Lampiran
9. Peraturan Menteri Keuangan RI
No.49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.
Lampiran
10. Peraturan Menteri Keuangan RI
No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi
Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran
11. Peraturan Menteri Keuangan RI
No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap.
Lampiran
12. Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-22/PB/2011 tentang Tata Cara
Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.
Lampiran
13. Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman
Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja
Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang
Bagan Akun Standar.
Lampiran
14. Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2011 tentang Perubahan
atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.
Lampiran
15. Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2012 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-67/PB/2010
tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.
Lampiran
16. Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Lampiran
17. Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-08/PB/2009 tentang Penambahan
dan Perubahan Bagan Akun Standar.
Lampiran
18. Peraturan Pemerintah RI No.39
Th.2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.
Lampiran
19. Peraturan Pemerintah RI No. 34
Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran