Welcome to PA-Tanjungbalai   Click to listen highlighted text! Welcome to PA-Tanjungbalai

admin-pasumut

KEPANITERAAN / ADMINISTRASI PERKARA

 

    1. Surat Keputusan Penunjukan Petugas Meja I
    2. Surat Keputusan Penunjukan Petugas Meja II
    3. Surat Keputusan Penunjukan Petugas Meja III
    4. Surat Keputusan Panjar Biaya Proses Perkara
    5. Surat Keputusan Penggunaan dan Pengelolaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara
    6. Surat Keputusan Penunjukan Tim Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara
    7. Surat Keputusan Radius Biaya Panggilan
    8. Surat Keputusan Susunan Majelis Hakim
    9. Surat Keputusan Hakim Mediator
    10. Surat Keputusan Sidang di Luar Gedung

 

UMUM dan KEUANGAN

 

    1. Surat Keputusan Penunjukan Humas
    2. Surat Keputusan Penunjukan Tim Pengelola Anggaran DIPA
    3. Surat Keputusan Bendahara Penerimaan
    4. Surat Keputusan Tim Pengaduan Masyarakat
    5. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Honorer

 

PERENCANAAN, IT dan PELAPORAN

 

    1. Surat Keputusan Penunjukan TIM IT
    2. Surat Keputusan Tim Rapat Kerja (Program Kerja)
    3. Surat Keputusan Pengelola Website
    4. Surat Keputusan Tim Penyusun Reviu IKU Tahun 2019
    5. Surat Keputusan Tim Penyusun Renstra 2019
    6. Surat Keputusan Tim Penyusun LKjIP Tahun 2018

 

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI dan TATA LAKSANA

 

    1. Surat Keputusan BAPERJAKAT
    2. Surat Keputusan Petugas Absensi
    3. Surat Keputusan Penetapan Jam Kerja
    4. Surat Keputusan Petugas Humas
    5. Surat Keputusan Protokoler

 

PENGAWAS BIDANG

 

    1. Surat Keputusan PENGAWAS BIDANG

 

Pengadilan Agama Se-Sumatera Utara

Pemerintahan Kota Tanjungbalai

Link Pemkab/Pemkot
Link Pengadilan Negeri
Link Kemenag
Link Kejaksaan

Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
 
    
Pengadilan Agama Se-Sumatera Utara
pta mdn
pa mdn
pa kis
pa lpk
pa rap
pa stb
pa blg
pa bji
pa gst
pa kbj
pa pspk
ps psp
pa pdn
pa pyb
pa pst
pa sbg
pa sdk
pa sim
pa tba
pa trt
pa ttd
    
Kabupaten/Kota [NAMA KAB/KOTA]
Link Pemkab/PemkotLink Pengadilan NegeriLink KemenagLink Kejaksaan

Ini adalah contoh Agenda (Google Calendar) yg menggunakan akun PTA Medan. Silahkan menggunakan akun Google untuk satker masing-masing! Hapus tulisan ini apabila Anda telah menggunakan akun Google milik satker!

HAK-HAK PENCARI KEADILAN

 

Menurut Ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf c, SK KMA RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007

1. Berhak memperoleh Bantuan Hukum.
2. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan.
3. Berhak segera diadili oleh Pengadilan.
4. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
5. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
6. Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.
7. Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
8. Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
9. Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
10. Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
11. Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalamhal terdakwa ditahan.
12. Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
13. Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
14. Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
15. Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
16. Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
17. Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
18. Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
19. Berhak segera menerima atau menolak putusan.
20. Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
21. Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
22. Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
23. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.

 

 

HAK-HAK DASAR PENCARI KEADILAN

1. Memperoleh informasi yang lengkap dan utuh dari bagian Kepaniteraan Meja I tentang syarat-syarat mengajukan perkara dan biaya perkara.
2. Menggunakan jasa pengacara / advokat untuk mewakili kepentingan pencari keadilan dalam persidangan atau Kuasa Insidentil dari keluarga dengan membuat surat kuasa khusus dan menyertakan izin berperkara dari Ketua Pengadilan Agama setempat.
3. Menggunakan Hakim Mediasi atau pihak ketiga sebagai upaya untuk menempuh perdamaian.
4. Mengajukan Eksepsi dan Rekonpensi atas gugatan lawan.
5. Gugatan Rekonpensi yang dapat diajukan istri dalam permohonan dalam Cerai Talak adalah berdasarkan Pasal 149 KHI meliputi :
  a. Memberikan Mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau barang, kecuali bekas istri tersebut Qabla Al-Dukhul.
  b. Memberi Nafkah dan Kiswah kepada bekas istri selama dalam masa Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
  c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla Al-Dukhul.
  d. Memberikan biaya Hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
6. Berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) bagi pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara karena termasuk dalam golongan orang tidak mampu.
7. Meminta supaya diadakan pemeriksaan setempat dan sita jaminan terhadap objek-objek harta yang menjadi sengketa.
8. Mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.
9. Mendapatkan Salinan Putusan / Penetapan dan Akta Cerai bagi yang bercerai di Pengadilan Agama.

Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan dalam tenggang waktu 180 hari setelah:

1. Putusan telah berkekuatan Hukum tetap;
2. Ditemukan Bukti Baru (Novum);
3. Ditemukan Bukti adanya Kebohongan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Adapun prosedur yang dilalui pencari keadilan adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan mendatangi Meja I Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai dan mengajukan permohonan PK secara tertulis;
2. Meja I menaksir panjar biaya kasasi dengan menuangkannya dalam SKUM
3. Pencari keadilan menyetor melalui ATM bersama dengan nomor Virtual Account 0982-1401-2-161 sejumlah yang tertuang dalam SKUM.
4. Pencari Keadilan membawa tanda bukti stor yang dikeluarkan oleh Bank recipient tersebut kepada Kasir Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai;
5. Kasir mencap Tanda LUNAS pada SKUM tersebut;
6. Pencari Keadilan menyerahkan SKUM warna merah kepada Meja III bersama dengan surat permohonan PK dalam rangkap sesuai jumlah pihak ditambah 3 rangkap;

DALAM BATAS INI PENCARI KEADILAN SUDAH SELESAI KEWAJIBANNYA
Selanjutnya :
Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai melalui Jurusita memberitahukan dan menyampaikan salinan permohonan PK kepada pihak lawan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.
Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap risalah PK dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan PK Panitera Pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas PK ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.

006287
Users Today : 48
This Month : 2451
This Year : 6285
Total Users : 6287
Who's Online : 1
Your IP Address : 3.91.157.213
Click to listen highlighted text!