Welcome to PA-Tanjungbalai   Click to listen highlighted text! Welcome to PA-Tanjungbalai

admin-pasumut

Tanjungbalai – 24 April 2019, Dalam hal menindaklanjuti PMK 196/PMK.05/2018 dan  Hasil Sosialisasi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungbalai tanggal 2 April 2019 yang lalu tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, dilaksanakanlah rapat terbatas bagian Kesekretariatan bertempat di ruang Sekretaris Pengadilan Agama Tanjungbalai.

Rapat yang dilaksanakan pukul 10.00 WIB s/d pukul 11.30 WIB tersebut dihadiri oleh jajaran Kesekretariatan mulai dari Sekretaris/KPA, Kasubbag Umum Keuangan /Bendahara Pengeluaran, Kasubbag Kepegawaian/PPK, Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan/PPSPM, staff kesekretariatan/operator SAI.  Rapat diawali oleh pembukaan oleh Sekretaris PA Tanjungbalai (Mukhlis Pulungan, S.Ag., M.H.), dilanjutkan membahas tentang tindak lanjut PMK 196/PMK.05/2018 dan teknis kerjasama dengan pihak Bank selaku penerbit kartu kredit pemerintah serta penentuan tim penanggung jawab, petugas administrator dan pemegang kartu kredit tersebut. Yang mana dana UP yang selama ini dikelola oleh Satker akan dibagi menjadi 2 bagian, yakni UP Tunai sebanyak 60% dan UP Kartu Kredit sebanyak 40%.

Selanjutnya rapat diteruskan dengan membahas kendala-kendala dan permasalahan di masing-masing bagian Kesekretariatan kemudian mendiskusikan solusi yang bisa diambil seperti dalam hal pengelolaan website serta perangkat yang digunakan untuk menunjang pengelolaan tersebut.

Tak lupa sebelum rapat ditutup Mukhlis Pulungan, S.A., M.H., (Sekretaris) menyampaikan agar memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas sehari-hari dengan tak lupa berniat “bekerja untuk beribadah” di setiap harinya agar pekerjaan menjadi berkah untuk kehidupan dan nafkah keluarga. (admin)

Tanjungbalai – Rabu, 22 April 2019, bertempat di ruang tunggu Pengadilan Agama Tanjungbalai Jalan Jenderal Sudirman Km. 5,5 Sijambi Kota Tanjungbalai diadakan Kegiatan Live Streaming Peluncuran SIPP Tingkat Banding Versi 3.2.0 yang di adakan di Hotel La Prima Kabupaten Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peluncuran salah satu produk IT dari Mahkamah Agung RI yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. DR. H.M Hatta Ali, SH.,MH, turut mendampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr.H.M  Syarifudin, SH.,MH, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. H. Sunarto,SH.,MH, Para Ketua Kamar, Para Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, Pejabat Eselon I MARI, Ketua Pengadilan Tingkat Banding  4 Lingkungan Peradilan se Indonesia, Para Panitera & Pejabat Eselon 2, Para Hakim Yustisial, Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Para Hakim & Hakim Ad Hoc ini secara Live Streaming
disaksikan bersama-bersama oleh seluruh Pegawai Pengadilan Agama Tanjungbalai melalui kanal Mahkamah Agung Republik Indonesia pada URL laman https://www.youtube.com/c/MahkamahAgungRepublikIndonesia.

Dalam kesempatan peluncuran tersebut, Ketua Mahkamah Agung melakukan wawancara dengan fasilitas telekonferensi dengan Juniver Girsang, salah seorang advokat pengguna terdaftar pada aplikasi pengadilan elektronik.

Dalam wawancaranya, Juniver menyampaikan apresiasi atas inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini. “Dengan kemudahan akses terhadap informasi perkara ini, kami sebagai kuasa hukum dapat memberikan informasi yang akurat kepala klien,” ujar Juniver.

Dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh aplikasi SIPP Tingkat Banding, Juniver berharap Mahkamah Agung juga terus meningkatkan pelayanannya kepada pencari keadilan, termasuk penyampaian salinan putusan kepada pengadilan pengaju dan para pihak berperkara.  (admin)

Tanjungbalai – Direktorat Jenderan Badan Peradilan Agama melalui website resminya https://badilag.mahkamahagung.go.id/ merilis pengumuman promosi dan mutasi para Hakim di lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Jum’at 16 April 2019 yang lalu. Tak terkecuali bagi Pengadilan Agama Tanjungbalai, dua orang hakim ikut masuk gerbong TPM (Tim Promosi dan Mutasi) pada pengumuman tersebut.

Berdasarkan hasil rapat Tim Promosi-Mutasi Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 1383/DJA/KP.04.6/IV/2019 tanggal 16 April 2019, ada 2 orang hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai yang mendapatkan promosi/mutasi yakni:

1. Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H.,M.H. promosi (naik kelas) menjadi Hakim pada Pengadilan Agama Rantau Prapat Kelas IB.

2. Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A, mutasi menjadi Hakim pada Pengadilan Agama Sibuhuan Kelas II.

Selain dari pada itu, sebagai pengganti 2 orang hakim yang mutasi keluar pada TPM tersebut, tertulis pula nama Nur Hamid, S.Ag., M.H. yang sebelumnya adalah Hakim pada Pengadilan Agama Mungkid Kelas IB, yang segera akan masuk menjadi Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Tanjungbalai Kelas II.

Dalam pengumuman tersebut Dirjen Badilag juga meminta kepada hakim yang mendapatkan promosi-mutasi untuk memperhatikan poin-poin yang telah ditentukan:

– Mengoreksi data kepegawaian yang bersangkutan agar sesuai dengan database pada Aplikasi Backup Sikep (ABS);

– Membuat evaluasi tugas dan tanggung jawab yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai Hakim/Pimpinan untuk diserahterimakan kepada Hakim/Pimpinan yang baru;

– Segera menyelesaikan berkas perkara yang menjadi tanggung jawabnya;

– Membuat Surat Keterangan Pembayaran Tunjangan Keluarga (KP 4) terbaru dengan tanggal pembuatan setelah TPM dan menggunggah ke dalam Aplikasi Backup Sikep (ABS);

– Segera mengirimkan Tanda Terima dari KPK perihal LHKPN Formulir AlB dalam 2 (dua) tahun terakhir atau LHKPN dalam jabatan terakhir ke alamat e-mail ditbinganis.badilag@mahkamahagung.go.id cc subdit.hakim@yahoo.com dengan ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui nomor fax. 021 3810357, sebagai persyaratan penerbitan SK promosi.

Dan terakhir diminta untuk mengirimkan berkas kelengkapan pengurusan biaya pindah sebagaimana tertuang dalam surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 2913/0JA/KP.04.6/07/2017 tanggal 19 Juli 2017. (admin)

Tanjungbalai, 12 April 2019, tepat pukul 16.45 WIB Pengadilan Agama Tanjungbalai menyelenggarakan apel sore yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai, Eldi Harponi, S.Ag., M.H . Apel yang dilaksanakan di Halaman Depan Gedung Pengadilan Agama Tanjungbalai, yang bertindak sebagai komandan apel, Amat Arpan dan protokoler yakni Sukirno, S.H. Apel  ini diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara ( ASN ) Pengadilan Agama Tanjungbalai, mulai dari Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, Staff serta PPNPN.

Dalam amanatnya pembina apel menyampaikan bahwa pada apel sore ini apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh peserta apel sore, telah bekerja dalam melayani masyarakat dengan ikhlas serta disiplin dan bersemangat di dalam mengikuti apel sore. Beliau mengharapkan agar kedisiplinan tersebut dapat terus dipertahankan serta dapat  diaplikasikan didalam tugas, pokok, dan fungsinya  sebagai Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Tanjungbalai. Tak lupa beliau mengucapkan selamat mengakhiri minggu kedua di bulan April ini dan semoga hari senin depan dapat berjumpa kembali dengan semangat baru dalam menjalankan tugas sehari-hari. (admin)

Tanjungbalai – Dalam rangka persiapan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Dharmayukti Karini Wilayah Sumatera Utara, Panitia pelaksana mengadakan rapat persiapan yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DYK Cabang Tanjungbalai didampingi sekretaris dan bendahara, serta dihadiri oleh anggota DYK Cabang Tanjungbalai. Rapat persiapan tersebut dilaksanakan di Ruangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai, Jalan Pahlawan No. 9 Tanjungbalai pada jum’at, (12/4/2019).

suasana rapat persiapan Musda DYK di Pengadilan Negeri Tanjungbalai

Dalam rapat tersebut dibahas tentang langkah langkah persiapan dalam rangka menghadapi Musda DYK Wilayah Sumatera Utara yang rencananya akan dilangsungkan di Tanjungbalai pada tanggal 26 April 2019 yang akan datang, dipusatkan di Pendopo Rumah Dinas Walikota Tanjungbalai.

Rapat persiapan dimulai dengan mendengarkan arahan dan petunjuk dari Wakil Ketua DYK Cabang Tanjungbalai, selanjutnya membicarakan teknis acara serta pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing panitia pelaksana kegiatan.

Semoga acara Musda DYK Wilayah Sumatera Utara yang telah direncanakan ini dapat berjalan sukses dan lancar sesuai dengan yang diharapkan. (admin)

Pada hari Senin 08 April 2019,  Pengadilan Agama Tanjungbalai mengadakan rapat koordinasi yang  dihadiri oleh para Hakim, Sekretaris, serta para Penjabat Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Tenaga honorer Pengadilan Agama Tanjungbalai.  Rapat koordinasi yang dibuka oleh Sekretaris Pengadilan Agama Tanjungbalai (Mukhlis Pulungan, S.HI) ini merupakan rapat perdana yang dipimpin langsung oleh Eldi Harponi, S.Ag, M.H  yang menjabat sebagai Ketua  baru Pengadilan Agama Tanjungbalai  menggantikan Drs. Abd. Rauf yang kini sudah berpindah tugas ke MS Banda Aceh Kelas I A.  

Rapat diawali dengan perkenalan antara Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai dengan seluruh hadirin Rapat.  Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai  menyatakan bahwa untuk melakukan peningkatan dibutuhkan komitmen dan tekad bersama. “Dengan komitmen dan tekad bersama, Insyaallah apa yang ingin kita raih dapat segera tercapai,  seperti : peningkatan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan pencanangan Zona Integritas. Untuk itu, dihimbau kepada kita semua agar bekerja secara kompak, tuntas, dan ikhlas” ujarnya.

Selanjutnya rapat ini juga membahas evaluasi mengenai hal-hal yang menjadi poin penting dalam penilaian SIPP diantaranya: upload putusan dan minutasi di SIPP, upload putusan ke direktori putusan Mahkamah Agung, teknis penerimaan perkara  Prodeo, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai turut menyarankan pada Tim IT agar sinkronisasi SIPP dilakukan secara otomatis.

Kemudian pembahasan dilanjutkan pada berbagai kendala yang dihadapi para hakim, pegawai  dan tenaga honorer dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, lalu didiskusikan bersama. Dengan adanya rapat koordinasi rutin seperti ini, diharapkan pola kerja dan pencapaian masing-masing pegawai dapat meningkat menjadi lebih baik lagi. (S3)

Tanjungbalai– Pada minggu kedua di bulan April ini tepatnya tanggal  8 April 2019 pukul 08.00 WIB, seluruh Hakim, pegawai, dan tenaga honorer Kantor Pengadilan Agama Tanjungbalai  melaksanakan Apel Pagi yang dipimpin oleh Eldi Haproni, S.Ag, M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai  yang baru dilantik pada Jumat, 5 April 2019 yang lalu di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Medan.

    Apel Perdana yang dipimpin langsung oleh Ketua yang baru ini menjadi kesempatan beliau untuk memperkenalkan diri  dan memaparkan secara singkat riwayat tugas dan jabatan beliau terdahulu. Diketahui sebelum menjabat sebagai Ketua pada Pengadilan agama Tanjungbalai, beliau adalah Wakil ketua Pengadilan Agama Padang Sidempuan Kelas II.

     Dalam Arahannya, beliau menyampaikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dan jajarannya untuk selalu meningkatkan kerjasama dan semangat kerja. “Saya tidak bisa bekerja sendiri, maka saya harapkan kepada kita untuk selalu menjaga kekompakan dan semangat kerja. Selain itu, mari kita berusaha  semaksimal mungkin agar apa yang telah kita raih dapat dipertahankan dan ditingkatkan.” ucapnya. “Kemudian saya juga memohon bimbingan, masukan, serta kerjasama dari para Hakim dan pegawai senior untuk menjadikan Kantor Pengadilan Agama Tanjungbalai ini lebih baik lagi ke depannya”  ujarnya sebelum mengakhiri arahannya pada Apel pagi tersebut.

Dengan hadirnya Eldi Harponi,S.Ag, M.H sebagai Ketua baru Pengadilan Agama Tanjungbalai, semoga dapat memimpin dan mengarahkan seluruh hakim, pegawai, dan tenaga honorer untuk melakukan perubahan dan peningkatan ke arah yang  baik dan lebih baik lagi dari sebelumnya. (S3)

PA Tanjungbalai – Mantan Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai Drs. Abd. Rauf yang termasuk dalam hasil rapat Tim Promosi Mutasi Pimpinan Mahkamah Agung RI di lingkungan Peradilan Agama beberapa waktu lalu, pada Senin (25/03) Kemarin resmi dilantik di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas I A.

Pengambilan sumpah ini langsung dipandu oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Drs. H. Jasri, SH.,M.HI., pelantikan yang dilaksanakan pada siang ba’da zhuhur itu berlangsung khidmad.

Turut mengantar dan menghadiri acara pelantikan tersebut. Rombongan yang dipimpin oleh Drs. H. Suhatta Ritonga, S.H. (Hakim PA Tanjungbalai),  Armiwati Nasution, S.H. (Panitera PA Tanjungbalai) dan Mukhlis Pulungan, S.Ag., M.H. (Sekretaris PA Tanjungbalai) serta Syafrial Sirait (driver) yang telah bertolak dari PA Tanjungbalai pada hari Minggu pukul 09.30 WIB menuju Mahkamah Syari’ah Banda Aceh.

Acara pelantikan dimulai pada pukul 14.00 WIB.  Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Mahdi Hamzah, S.H., dilanjutkan dengan Salawat Badar dan disusul Lagu Indonesia Raya kemudian pembacaan Surat Keputusan oleh Kasub Bag Umum dan Keuangan MS Banda Aceh, Hadifadhilah Rusli S,H.I.,M.H. selanjutkan pelantikan oleh Ketua MS Banda Aceh Drs. H.Jasri, S.H.,M.H.I. dan pembacaan Fakta Integritas oleh yang dilantik.

Drs. Abd. Rauf adalah sosok seorang pimpinan yang ramah dalam bergaul serta mempunyai semangat kerja yang tinggi, sehingga dedikasinya dalam memimpin (Pebruari 2017 s/d Maret 2019) di Pengadilan Agama Tanjungbalai tidaklah mudah untuk dilupakan begitu saja.

Selamat jalan Bapak Ketua Drs. Abd. Rauf dan selamat sukses ditempat yang baru, semoga  keberkahan selalu menyertai, aamiin. (admin)

Kamis, 21 Maret 2019 – Di akhir pekan Minggu ketiga di bulan Maret ini Pengadilan Agama Tanjungbalai mendapat kunjungan dari Tim Audit Pengadilan Tinggi Agama Medan. Berdasarkan surat tugas Nomor : W2-A/449/KP.04.6/III/2019 tanggal 19 Maret 2019, Ketua PTA Medan memberikan tugas kepada Drs. Masdarwiaty, M.A. (Hakim Utama), Hj. Enita R, S.H. (Hakim Utama Muda), Parluhutan, S.H., (Panitera Pengganti) serta Asniel Muluk (driver).

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 1996 tentang Petanggung Jawaban berkas perkara dan keuangan pihak ketiga dalam rangka serah terima jabatan Ketua dan Panitera Pengadilan. Dengan dasar itulah tim yang diketuai Drs. Masdarwiaty, M.A., Hakim Utama pada PTA Medan ini melakukan audit terhadap Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai (Drs. Abd. Rauf) yang mendapat promosi/mutasi menjadi Hakim Mahkamah Syari’ah Banda Aceh Kelas I A. Pada bagian Kesekretariatan telah di periksa secara fisik apa-apa saja barang milik Negara yang selama ini dipakai/ digunakan selama bertugas di PA Tanjungbalai dan semua dalam kondisinya baik. Pada bagian kepaniteraan telah didata berkas perkara yang selama ini ditangani oleh Ketua PA Tanjungbalai dan untuk perkara yang masih dalam proses untuk segera dibuatkan PMH baru.

Audit yang dilaksanakan dari pukul 08.00 WIB sampai 14.00 WIB berlangsung dengan lancar tanpa hambatan. Tidak ada temuan berarti yang menjadikan beban bagi Ketua lama untuk diselesaikan.

Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Audit diserahkan kepada Ketua lama sebagai bahan acuan dalam membuat memori serah terima jabatan untuk selanjutnya dapat diserahkan kepada Ketua yang baru. (admin)

A. PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI
1. Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. Lampiran
2. Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. Lampiran
3. Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan. Lampiran
4. Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung. Lampiran
5. Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lampiran
6. Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama. Lampiran
7. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Lampiran
8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Lampiran
9 Buku Sejarah Perkembangan Implementasi SIADPA Plus Lampiran
     
B. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Lampiran
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Lampiran
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran). Lampiran
4. Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lampiran
5. Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran
6. Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran
7 Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Lampiran
8 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0012/DJA/HM.00/SK/V/2011 tentang Pembentukan Tim Implementasi SIADPA Plus Tingkat Nasional Lampiran
9 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/392/HM.02.3/II/2014 tentang Pembentukan Tim Daerah Implementasi SIADPA Plus Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Lampiran
C. PEDOMAN PENGELOLAAN  PERSONIL/PEGAWAI
1. Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI. Lampiran
2. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI. Lampiran
3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Lampiran
4. Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Lampiran
5. Peraturan Pemerintah RI No.14 Th.1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
6. Peraturan Pemerintah RI No.3 Th.1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
7. Peraturan Pemerintah RI No.30 Th.1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
8. Peraturan Pemerintah RI No.05 Th.1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
9. Peraturan Pemerintah RI No.20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
10. Peraturan Pemerintah RI No.24 Th.1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
11. Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Lampiran
12. Peraturan Pemerintah RI No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
13. Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
14. Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
15. Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Lampiran
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Lampiran
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim Lampiran
18 Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional Lampiran
D. PEDOMAN PENGELOLAAN  KEUANGAN
1. Keputusan Kepala Badan Administrasi Mahkamah Agung RI No.001/SK/BU-A/I/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012. Lampiran
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak. Lampiran
3. Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012. Lampiran
4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai. Lampiran
5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS. Lampiran
6. Peraturan Menteri Keuangan RI No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah. Lampiran
7. Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Lampiran
8. Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/ PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja. Lampiran
9. Peraturan Menteri Keuangan RI No.49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011. Lampiran
10. Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
11. Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap. Lampiran
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011. Lampiran
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar. Lampiran
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lampiran
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang. Lampiran
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lampiran
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar. Lampiran
18. Peraturan Pemerintah RI No.39 Th.2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Lampiran
19. Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
012132
Users Today : 56
This Month : 4493
This Year : 12130
Total Users : 12132
Who's Online : 2
Your IP Address : 54.163.20.123
Click to listen highlighted text!