Welcome to PA-Tanjungbalai   Click to listen highlighted text! Welcome to PA-Tanjungbalai

admin-pasumut

PA Tanjungbalai – Mantan Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai Drs. Abd. Rauf yang termasuk dalam hasil rapat Tim Promosi Mutasi Pimpinan Mahkamah Agung RI di lingkungan Peradilan Agama beberapa waktu lalu, pada Senin (25/03) Kemarin resmi dilantik di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas I A.

Pengambilan sumpah ini langsung dipandu oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Drs. H. Jasri, SH.,M.HI., pelantikan yang dilaksanakan pada siang ba’da zhuhur itu berlangsung khidmad.

Turut mengantar dan menghadiri acara pelantikan tersebut. Rombongan yang dipimpin oleh Drs. H. Suhatta Ritonga, S.H. (Hakim PA Tanjungbalai),  Armiwati Nasution, S.H. (Panitera PA Tanjungbalai) dan Mukhlis Pulungan, S.Ag., M.H. (Sekretaris PA Tanjungbalai) serta Syafrial Sirait (driver) yang telah bertolak dari PA Tanjungbalai pada hari Minggu pukul 09.30 WIB menuju Mahkamah Syari’ah Banda Aceh.

Acara pelantikan dimulai pada pukul 14.00 WIB.  Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Mahdi Hamzah, S.H., dilanjutkan dengan Salawat Badar dan disusul Lagu Indonesia Raya kemudian pembacaan Surat Keputusan oleh Kasub Bag Umum dan Keuangan MS Banda Aceh, Hadifadhilah Rusli S,H.I.,M.H. selanjutkan pelantikan oleh Ketua MS Banda Aceh Drs. H.Jasri, S.H.,M.H.I. dan pembacaan Fakta Integritas oleh yang dilantik.

Drs. Abd. Rauf adalah sosok seorang pimpinan yang ramah dalam bergaul serta mempunyai semangat kerja yang tinggi, sehingga dedikasinya dalam memimpin (Pebruari 2017 s/d Maret 2019) di Pengadilan Agama Tanjungbalai tidaklah mudah untuk dilupakan begitu saja.

Selamat jalan Bapak Ketua Drs. Abd. Rauf dan selamat sukses ditempat yang baru, semoga  keberkahan selalu menyertai, aamiin. (admin)

Kamis, 21 Maret 2019 – Di akhir pekan Minggu ketiga di bulan Maret ini Pengadilan Agama Tanjungbalai mendapat kunjungan dari Tim Audit Pengadilan Tinggi Agama Medan. Berdasarkan surat tugas Nomor : W2-A/449/KP.04.6/III/2019 tanggal 19 Maret 2019, Ketua PTA Medan memberikan tugas kepada Drs. Masdarwiaty, M.A. (Hakim Utama), Hj. Enita R, S.H. (Hakim Utama Muda), Parluhutan, S.H., (Panitera Pengganti) serta Asniel Muluk (driver).

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 1996 tentang Petanggung Jawaban berkas perkara dan keuangan pihak ketiga dalam rangka serah terima jabatan Ketua dan Panitera Pengadilan. Dengan dasar itulah tim yang diketuai Drs. Masdarwiaty, M.A., Hakim Utama pada PTA Medan ini melakukan audit terhadap Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai (Drs. Abd. Rauf) yang mendapat promosi/mutasi menjadi Hakim Mahkamah Syari’ah Banda Aceh Kelas I A. Pada bagian Kesekretariatan telah di periksa secara fisik apa-apa saja barang milik Negara yang selama ini dipakai/ digunakan selama bertugas di PA Tanjungbalai dan semua dalam kondisinya baik. Pada bagian kepaniteraan telah didata berkas perkara yang selama ini ditangani oleh Ketua PA Tanjungbalai dan untuk perkara yang masih dalam proses untuk segera dibuatkan PMH baru.

Audit yang dilaksanakan dari pukul 08.00 WIB sampai 14.00 WIB berlangsung dengan lancar tanpa hambatan. Tidak ada temuan berarti yang menjadikan beban bagi Ketua lama untuk diselesaikan.

Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Audit diserahkan kepada Ketua lama sebagai bahan acuan dalam membuat memori serah terima jabatan untuk selanjutnya dapat diserahkan kepada Ketua yang baru. (admin)

A. PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI
1. Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. Lampiran
2. Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. Lampiran
3. Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan. Lampiran
4. Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung. Lampiran
5. Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lampiran
6. Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama. Lampiran
7. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Lampiran
8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Lampiran
9 Buku Sejarah Perkembangan Implementasi SIADPA Plus Lampiran
     
B. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Lampiran
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Lampiran
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran). Lampiran
4. Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lampiran
5. Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran
6. Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran
7 Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Lampiran
8 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0012/DJA/HM.00/SK/V/2011 tentang Pembentukan Tim Implementasi SIADPA Plus Tingkat Nasional Lampiran
9 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/392/HM.02.3/II/2014 tentang Pembentukan Tim Daerah Implementasi SIADPA Plus Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Lampiran
C. PEDOMAN PENGELOLAAN  PERSONIL/PEGAWAI
1. Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI. Lampiran
2. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI. Lampiran
3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Lampiran
4. Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Lampiran
5. Peraturan Pemerintah RI No.14 Th.1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
6. Peraturan Pemerintah RI No.3 Th.1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
7. Peraturan Pemerintah RI No.30 Th.1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
8. Peraturan Pemerintah RI No.05 Th.1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
9. Peraturan Pemerintah RI No.20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
10. Peraturan Pemerintah RI No.24 Th.1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
11. Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Lampiran
12. Peraturan Pemerintah RI No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
13. Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
14. Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
15. Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Lampiran
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Lampiran
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim Lampiran
18 Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional Lampiran
D. PEDOMAN PENGELOLAAN  KEUANGAN
1. Keputusan Kepala Badan Administrasi Mahkamah Agung RI No.001/SK/BU-A/I/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012. Lampiran
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak. Lampiran
3. Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012. Lampiran
4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai. Lampiran
5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS. Lampiran
6. Peraturan Menteri Keuangan RI No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah. Lampiran
7. Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Lampiran
8. Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/ PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja. Lampiran
9. Peraturan Menteri Keuangan RI No.49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011. Lampiran
10. Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
11. Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap. Lampiran
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011. Lampiran
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar. Lampiran
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lampiran
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang. Lampiran
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lampiran
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar. Lampiran
18. Peraturan Pemerintah RI No.39 Th.2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Lampiran
19. Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
Bulan Jlh. Laporan Laporan Diproses Sisa
1 2 3 4 5 6 7   

Ditindak-
lanjuti

 

Dalam
Proses
JAN 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
PEB 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
MAR                    
APR                    
MEI                    
JUN                    
JUL                    
AGT                    
SEP                    
OKT                    
NOP                    
DES                    

 

Keterangan :
1. Pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
2. Penyalahgunaan wewenang / jabatan
3. Pelanggaran aturan disiplin PNS
4. Perbuatan tercela
5. Pelanggaran Hukum Acara
6. Mal Administrasi
7. Pelayanan publik yang tidak memuaskan

 

 

 

 

JENIS LAPORAN Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
BULANAN
LI-PA 1 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 2 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 3 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 4 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 5 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 6 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 7a klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 7b
klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 7c klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 8 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 9 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 10 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 11 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 12 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 13 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 14 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 15 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 16 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 17 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 18 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 19 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 20
klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 21
klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 22
klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik

Keterangan:

 

LI-PA 1 : Laporan Bulanan Tentang Keadaan Perkara
LI-PA 2
: Laporan Bulanan Tentang Perkara Yang Dimohonkan Banding
LI-PA 3
: Laporan Bulanan Tentang Perkara Yang Dimohonkan Kasasi
LI-PA 4 : Laporan Bulanan Tentang Perkara Yang Dimohonkan Peninjauan Kembali
LI-PA 5 : Laporan Bulanan Tentang Perkara Yang Dimohonkan Eksekusi
LI-PA 6 : Laporan Bulanan Tentang Kegiatan Hakim
LI-PA 7a : Laporan Bulanan Tentang Keuangan Perkara
LI-PA 7b : Laporan Bulanan Tentang Keuangan Eksekusi
LI-PA 7c : Laporan Bulanan Tentang Keuangan Konsinyasi
LI-PA 8 : Laporan Bulanan Tentang Perkara Diterima, Dicabut dan Diputus Menurut Jenis Perkara
LI-PA 9 : Laporan Bulanan Tentang Perkara Khusus PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990
LI-PA 10 : Laporan Bulanan Tentang Penyebab Terjadinya Perceraian
LI-PA 11 : Laporan Triwulan Tentang Pertanggungjawaban Uang Iwadh
LI-PA 12 : Laporan Triwulan Tentang Mediasi
LI-PA 13 : Laporan Triwulan Tentang Penerbitan Akta Cerai
LI-PA 14 : Laporan Kuartal Tentang Pelaksaan Sidang Di Luar Gedung
LI-PA 15 : Laporan Kuartal Tentang Pelaksaan Pembebasan Biaya Perkara
LI-PA 16 : Laporan Kuartal Tentang Pelaksanaan Posyankum
LI-PA 17 : Laporan Kuartal Tentang Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan
LI-PA 18 : Laporan Semester Tentang Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya
LI-PA 19 : Laporan Tahunan Tentang Minutasi Perkara
LI-PA 20 : Laporan Tahunan Tentang Tingkat Penyelesaian Perkara
LI-PA 21 : Laporan Tahunan Tentang Verzet Terhadap Putusan Verstek
LI-PA 22 : Laporan Tahunan Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan

Tanjungbalai, 13 Maret 2019 bertepatan dengan 6 Rajab 1440 Hijriyah, dilaksanakan Pembinaan Mental di Mushalla Nurul Qadha Pengadilan Agama Tanjungbalai. Kegiatan yang diikuti oleh para aparatur Pengadilan Agama Tanjungbalai dengan khidmat dan penuh sukacita ini dimulai sejak pukul 08.30 WIB dan selesai pukul 10.00 WIB. Acara dimulai dengan pembukaan protokol, Amat Arfan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci AlQur’an oleh Helpida Samosir, S.H.I. dan penyampaian Pembinaan Mental yang pada saat itu adalah Bapak Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H.

Pada penyampaiannya, beliau membacakan dan menjabarkan firman Allah Swt:

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ

Terjemah Arti: Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling (daripadanya). (QS. Al-Anbiya:1)

Beliau menjelaskan bahwa ada 3 tahapan usia manusia di dunia ini yaitu anak-anak, dewasa dan orang tua. Dijelaskan pula makna kata ghaflah pada ayat sebelumnya adalah orang yang lalai, yakni manusia yang mengetahui perbuatan tersebut dilarang akan tetapi masih melakukannya.   

Rasulullah Muhammad Saw bersabda : ada 3 (tiga) tugas pokok dilakukan manusia yang diutamakan yaitu: Belajar (bekerja) hingga batas waktu yang tidak ditentukan, Jihad fi sabilillah, dan mencari rezeki yang halal. Dalam penjabarannya dijelaskan bahwa manusia diminta untuk terus belajar dan mengamalkan ilmu yang didapatkannya (bekerja). Kemudian yang dimaksud dalam kata jihad selain berperang  dan mempertahankan agama Allah, dapat juga berarti kesanggupan. Seperti kesanggupan seorang laki-laki (anak) dalam memenuhi kebutuhan orang tuanya, kesanggupan orangtua dalam hal memberikan pendidikan dan sekolah yang baik untuk anak-anaknya serta kemampuan seseorang dalam mempersiapkan dirinya untuk kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Yang terakhir adalah tentang manusia dalam hal mencari rezeki halal hukumnya adalah wajib.

Dalam penutupannya beliau menghimbau dan mengajak kembali “mari bekerja dengan sebaik-baiknya, agar kita semua tidak termasuk golongan ghilafah (orang yang lalai), karena kehidupan ini singkat dan apa saja yang kita lakukan di dunia yang singkat ini akan segera kita pertanggungjawabkan. Orang baik bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah, akan tetapi orang baik itu adalah mengakui kesalahan (bertaubat) dan berusaha memperbaikinya”.

Pada penyampaian sepatah dua patah kata dari Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai, Drs. Abd. Rauf, menambahkan dan menyambung dari pembinaan mental yang sebelumnya disampaikan bahwa Allah selalu senantiasa memantau gerak-gerik kita. Apa-apa saja yang telah kita perbuat. Oleh karena itu bekerjalah dengan ikhlas dan mengharapkan ridho dari Allah Swt dan jangan pernah bosan mendengarkan nasihat-nasihat yang baik dari pimpinan dan teman-teman. Beliau juga mengingatkan menjelang Pilpres yang sudah di depan mata diharapkan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung sebelumnya agar ASN bersikap Netral dan tidak mudah terprovokasi sehingga tetap menjaga wibawa Pengadilan dan khususnya Mahkamah Agung RI. (admin)

Senin, 11 Maret 2019 Pukul 14.00 WIB bertempat di Aula Kantor Walikota Tanjungbalai Jalan Jenderal Sudirman Km. 5,5 Tanjungbalai, Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai, Drs. Abd. Rauf menghadiri acara Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2018 dan Kegiatan Bimbingan Teknis Pembuatan Bukti Potong 1721-A2 serta Penyampaian SPT Tahunan Melalui Media Elektronik.

Acara yang diselenggarakan oleh KPP Pratama Kisaran ini dihadiri juga oleh Wakil Bupati Asahan, Walikota Tanjungbalai, Bupati Batubara, Unsur Forkopimda 3 Kabupaten/ Kota dan para OPD, serta Muspida Kota Tanjungbalai, selain itu juga di hadiri tokoh masyarakat dan undangan lain.

Dalam acara tersebut, Kepala Kantor Pajak Pratama Kisaran Anton Sibarani mengatakan Pajak membawa manfaat besar terhadap Peningkatan Pembangunan dan mempengaruhi sektor pendapatan daerah. Untuk itu, kesadaran semua pihak sangat diperlukan dalam membayar pajak salah satunya SPT tahunan Pajak Penghasilan (PPh).

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi tauladan kepada masyarakat, sekaligus menjadi ajakan untuk lebih patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Peran Pajak dalam pembangunan semakin penting mengingat lebih dari 70% APBN dibiayai dari Pajak. (admin)

Tanjungbalai-Senin, 11 Maret 2019, bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Tanjungbalai telah dilaksanakan acara pelepasan Mahasiswa peserta magang di Pengadilan Agama Tanjungbalai. Mahasiswa yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Asahan (UNA) tersebut telah melaksanakan magang kerja di Pengadilan Agama Tanjungbalai selama 1 bulan lamanya terhitung sejak tanggal 04 Pebruari 2019 sampai dengan 11 Maret 2019. Hal ini merupakan salah satu komitmen yang baik dari Pengadilan Agama Tanjungbalai guna ikut berpartisipasi mencerdaskan bangsa serta melanjutkan terjalinnya hubungan yang baik dengan Universitas Asahan dalam segala aspek.

Hadir pada acara tersebut Ketua Drs. Abd. Rauf dan Panitera Armiwati Nasution, S.H., Mahasiswa peserta magang, serta Dosen pembimbing Universitas Asahan, Salim Fauzi Lubis, S.H., M.H. dan Rahmat, S.H., M.H.            

Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai, Mengutarakan berbagai kegiatan secara global yang telah dilaksanakan para Mahasiswa peserta magang tersebut. Dari keseluruhan Mahasiswa yaitu berjumlah 83 orang telah melaksanakan serangkaian kegiatan yang telah diberikan dan dijadwalkan dengan baik dan bersemangat.

Ketua berpesan agar semua Mahasiswa Magang Universitas Asahan bisa mempergunakan pengalaman yang di dapat selama magang di Pengadilan Agama Tanjungbalai dengan sebaik-baiknya. Semoga sukses dan semua bisa dapat pekerjaan yang sesuai keinginan.

Terakhir Ucapan terima kasih dari penyerahan Cinderamata dari Dosen pembimbing Fakultas Hukum UNA kepada Ketua PA Tanjungbalai beserta seluruh jajarannya. Semoga kerja sama ini berkelanjutan dan pengalaman yang Mahasiswa dapatkan bisa bermanfaat.(admin)

Tanjungbalai – 11 Maret 2019, Dalam hal menindaklanjuti Surat Edaran dari Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 03 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sekaligus agenda rutin yakni rapat koordinasi bulanan, dilaksanakanlah acara Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Maret bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Tanjungbalai. Acara tersebut dilaksanakan tepat pukul 08.15 WIB setelah selesai melaksanakan Apel Pagi yang juga merupakan agenda wajib Pengadilan Agama Tanjungbalai setiap hari Senin.

Hadir pada hari itu Ketua, Hakim, Panitera, Pejabat Struktural dan Fungsional, Pegawai dan PPPK PA Tanjungbalai.  Rapat ini dibuka oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai Armiwati Nasution, S.H. dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai Drs. Abd. Rauf. Adapun agenda rapat yang dibahas yaitu tentang evaluasi dan penyampaian hasil study banding ke Pengadilan Agama Stabat, persiapan audit Ketua, dan progress upload putusan pada SIPP dan Direktori Putusan, progress kelengkapan konten website dan terakhir Sosialisasi tentang SE Sekretaris MA RI Nomor 03 Tahun 2019.

Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai menyampaikan tentang hasil pelaksanaan Study banding ke Pengadilan Agama Stabat Kelas I B  yang dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 8 Maret 2019 bahwa banyak hal yang patut dicontoh dari Pengadilan Stabat demi kemajuan satuan kerja Pengadilan Agama Tanjungbalai, yakni yang paling mendasar adalah masalah kedisiplinan dan kebersihan. Bahwa Pengadilan Agama Stabat Kelas I B sangatlah pantas mendapatkan banyak penghargaan yang telah diterima sejauh ini.

Selanjutnya Ketua juga menyampaikan tentang persiapan audit Ketua yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini sehubungan akan mutasinya Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai, Drs. Abd. Rauf ke Mahkamah Syari’ah Banda Aceh Kelas IA.

Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai juga menyinggung masalah upload putusan pada SIPP serta Direktori Putusan dan beberapa kendala sehingga putusan tersebut belum selesai seperti file putusan hakim yang bersangkutan tidak dapat ditemukan karena telah lama mutasi dari Pengadilan Agama Tanjungbalai, namun petugas masih terus mengupayakan agar pengisian selesai dengan segera. Begitu pula halnya dengan konten website Pengadilan Agama Tanjungbalai, petugas terus berusaha memulihkan dan mengisi kembali konten-konten yang hilang pasca serangan hacker pada website Pengadilan Agama Tanjungbalai.

Ketua melanjutkan Agenda berikutnya adalah Sosialiasi Surat Edaran dari Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 03 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam hal ini maka langkah-langkah préventif yang akan dilakukan sebagai berikut : Melakukan sosialisasi bahaya narkoba dan penyebarluasan informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika kepada seluruh Aparatur Negara / Pegawai. Melaksanakan Pemeriksaan Narkoba/Tes Urine dengan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Propinsi.

Untuk mensukseskan kegiatan tersebut maka Ketua memerintahkan untuk segera membentuk Tim Satuan Tugas/Relawan anti narkoba PA Tanjungbalai untuk dapat sesegera mungkin / secepatnya melaksanakan kegiatan tersebut . (admin)

029377
Users Today : 140
This Month : 2998
This Year : 29375
Total Users : 29377
Who's Online : 6
Your IP Address : 3.226.243.10
Click to listen highlighted text!