Welcome to PA-Tanjungbalai   Click to listen highlighted text! Welcome to PA-Tanjungbalai

admin-pasumut

Statistik Pengaduan Tahun 2016

Bulan Jlh. Laporan Laporan Diproses Sisa
1 2 3 4 5 6 7 Ditindak-
lanjuti
Dalam
Proses
JAN 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
PEB 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
MAR 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
APR 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
MEI 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
JUN 0  0  0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
JUL 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
AGT 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
SEP 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
OKT 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
NOP 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
DES 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  

 

Keterangan :
1. Pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
2. Penyalahgunaan wewenang / jabatan
3. Pelanggaran aturan disiplin PNS
4. Perbuatan tercela
5. Pelanggaran Hukum Acara
6. Mal Administrasi
7. Pelayanan publik yang tidak memuaskan

Bulan Jlh. Laporan Laporan Diproses Sisa
1 2 3 4 5 6 7 Ditindak-
lanjuti
Dalam
Proses
JAN 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
PEB 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
MAR 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
APR 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
MEI 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
JUN 0  0  0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
JUL 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
AGT 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
SEP 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
OKT 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
NOP 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
DES 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  

Keterangan :
1. Pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
2. Penyalahgunaan wewenang / jabatan
3. Pelanggaran aturan disiplin PNS
4. Perbuatan tercela
5. Pelanggaran Hukum Acara
6. Mal Administrasi
7. Pelayanan publik yang tidak memuaskan

Bulan Jlh. Laporan Laporan Diproses Sisa
1 2 3 4 5 6 7 Ditindak-
lanjuti
Dalam
Proses
JAN 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
PEB 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
MAR 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
APR 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
MEI 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
JUN 0  0  0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
JUL 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
AGT 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
SEP 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
OKT 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
NOP 0 0 0 0 0 0  0  Nihil  Nihil  
DES 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  

Keterangan :
1. Pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
2. Penyalahgunaan wewenang / jabatan
3. Pelanggaran aturan disiplin PNS
4. Perbuatan tercela
5. Pelanggaran Hukum Acara
6. Mal Administrasi
7. Pelayanan publik yang tidak memuaskan

Bulan Jlh. Laporan Laporan Diproses Sisa
1 2 3 4 5 6 7 Ditindak-
lanjuti
Dalam
Proses
JAN 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
PEB 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil  
MAR                    
APR                    
MEI                    
JUN                    
JUL                    
AGT                    
SEP                    
OKT                    
NOP                    
DES                    

Keterangan :
1. Pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
2. Penyalahgunaan wewenang / jabatan
3. Pelanggaran aturan disiplin PNS
4. Perbuatan tercela
5. Pelanggaran Hukum Acara
6. Mal Administrasi
7. Pelayanan publik yang tidak memuaskan

Tahun 2019

Jumlah Sanksi Dispilin: 0

No. Nama/ Inisial
Unit Kerja Gambaran Umum
Jenis Hukuman
Tindak Lanjut Publikasi Hukuman
Ket./ Doc.
Belum ada

 

Tahun 2018

Jumlah Sanksi Dispilin: 0

No. Nama/ Inisial
Unit Kerja Gambaran Umum
Jenis Hukuman
Tindak Lanjut Publikasi Hukuman
Ket./ Doc.
Tidak ada

 

Tahun 2017

Jumlah Sanksi Dispilin: 0

No. Nama/ Inisial
Unit Kerja Gambaran Umum
Jenis Hukuman
Tindak Lanjut Publikasi Hukuman
Ket./ Doc.
Tidak ada

 

Tahun 2016

Jumlah Sanksi Dispilin: 0

No. Nama/ Inisial
Unit Kerja Gambaran Umum
Jenis Hukuman
Tindak Lanjut Publikasi Hukuman
Ket./ Doc.
Tidak ada

Tahun 2018

Jumlah Putusan Majelis Kehormatan Hakim: 0

No No. Putusan Tanggal Putusan Keterangan Dokumen
 Belum ada

 

Tahun 2018

Jumlah Putusan Majelis Kehormatan Hakim: 0

No No. Putusan Tanggal Putusan Keterangan Dokumen
 Tidak ada

 

Tahun 2017

Jumlah Putusan Majelis Kehormatan Hakim: 0

No No. Putusan Tanggal Putusan Keterangan Dokumen
Tidak ada

 

Tahun 2016

Jumlah Putusan Majelis Kehormatan Hakim: 0

No No. Putusan Tanggal Putusan Keterangan Dokumen
Tidak ada
Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka tingkat dan jenis hukuman disiplin yang disebutkan di Pasal 7 PP, yaitu:
Pada Bab III Pasal 7 :
 1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
a. Hukuman disiplin ringan
b. Hukuman disiplin sedang
c. Hukuman disiplin berat
 2. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
 3. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
 4. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

Pengawasan Internal dalam hal ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dilingkungan Pengadilan Agama Tanjungbalai yang dalam pelaksanaannya dikordinir oleh Wakil Ketua yang terdiri atas Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

  1. PENGAWASAN MELEKAT

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  1. PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengawasan dimaksudkan untuk memperoleh infomasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan juga dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan, mencegah terjadinya penyimpangan administrasi dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan serta menilai kinerja.

 

  1. PENDAHULUAN

Monitoring/pengawasan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis — monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengitegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (rechmatig) dan sesuai dengan peruntukannya (doelmatig).

Perpektif terminologi internal Mahkamah Agung RI sendiri, bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Agama Tanjungbalai dalam melaksanakan pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib, teratur serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat pencari keadilan.

  1. DEFINISI

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Rutin/Reguler.

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan  represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-­undangan yang berlaku;

Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Tanjungbalai secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
Pengawasan Keuangan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan (Current Audit), dan atau yang telah direalisasikan beserta neraca (Post Audit) yang meliputi Audit Ketaatan (terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku), Audit Keuangan (dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku), dan Audit Operasional (apakah pengelolaan APBN telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif);
Penanganan Pengaduan adalah rangkaian proses penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau observasi, dan atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut;
Manajemen Pengadilan adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/ pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan;
Administrasi Persidangan adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan persidangan, meliputi sistem pembagian perkara, penentuan majelis hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan, pembuatan berita acara persidangan, dan tertib persidangan;
Administrasi Perkara adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan;
Administrasi Umum adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib, persuratan, tertib perkantoran, dan lain-lain;
Kinerja Pelayanan Publik adalah suatu tingkat pencapaian atas pelaksanaan tugas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan yang mendukung terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan;
Tindak Lanjut adalah tindakan, atau kebijakan yang diambil sebagai pelaksanaan dan rekomendasi hasil pengawasan.

  1. MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN PENGAWASAN
    Maksud Pengawasan
  1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
  3. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
  4. Menilai kinerja.

Tujuan Pengawasan
Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Agama Tanjungbalai untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pada Pengadilan Agama Tanjungbalai.
Fungsi Pengawasan

  1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-­baiknya.
  3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah.
  1. BENTUK DAN METODE PENGAWASAN
    Pengawasan rutin/reguler pada Pengadilan Agama Tanjungbalai dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawap kegiatan) baik dibidang keperkaraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi tindakan sebagai berikut :
    * Memeriksa program kerja;
    * Menilai dan megevaluasi hasil kerja;
    * Memberikan saran-saran untuk perbaikan ;
    * Melaporkan kepada Pimpinan PTA Bandung
  2. PELAKSANAAN PENGAWASAN
    Pengawasan Rutin/Reguler dilaksanakan dengan mela­kukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi:
    a.  Manajemen Peradilan:
    – Program kerja
    – Pelaksanaan/pencapaian target.
    – Pengawasan dan pembinaan.
    – Kendala dan hambatan.
    – Faktor-faktor yang mendukung.
    – Evaluasi kegiatan.
    b.  Administrasi Perkara:
    – Prosedur penerimaan perkara.
    – Prosedur penerimaan permohonan banding.
    – Prosedur penerimaan permohonan kasasi.
    – Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali.
    – Prosedur penerimaan permohonan grasi/remisi untuk perkara pidana.
    – Keuangan perkara.
    – Pemberkasan perkara dan kearsipan.
    – Pelaporan.
    c.  Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan:
    – Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim.
    – Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara.
    – Minutasi perkara.
    – Pelaksanaan putusan (eksekusi).
    d.  Administrasi Umum:
    – Kepegawaian.
    – Keuangan.
    – Inventaris.
    – Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran.
    e.  Kinerja pelayanan publik:
    – Pengelolaan manajemen.
    – Mekanisme pengawasan.
    – Kepemimpinan.
    – Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusla.
    – Pemeliharaan/perawatan inventaris.
    – Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan.
    – Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara.
    – Tingkat pengaduan masyarakat.
    Pengawasan rutin/reguler dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan, dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
  3. PELAPORAN, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT
    Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas Bidang baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesektariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan managemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan.
    Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan atau para pejabat yang berkopenten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.

 

Alasan Penolakan Permohonan Informasi

  1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi pada bagian II.A, II.B dan II.C yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:
  2. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
  3. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  4. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
  5. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
  6. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  7. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
  8. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  9. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;
  10. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
  11. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  12. Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1, antara lain:
  13. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
  14. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
  15. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;
  16. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
  17. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
  18. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan; dan
  19. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian VI butir 1 Pedoman ini.
  20. Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut.
  1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi pada bagian II.A, II.B dan II.C yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:
  2. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
  3. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  4. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
  5. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
  6. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  7. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
  8. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  9. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;
  10. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
  11. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  12. Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1, antara lain:
  13. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
  14. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
  15. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;
  16. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
  17. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
  18. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan; dan
  19. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian VI butir 1 Pedoman ini.
  20. Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut.
 Produk Pelayanan Pengadilan Agama sebagai berikut: 
  1. Pelayanan Administrasi Persidangan
  2. Pelayanan Gugatan
  3. Pelayanan Permohonan
  4. Pelayanan Mediasi
  5. Itsbat Rukyatul Hilal
  6. Pelayanan Administrasi Upaya Hukum
  7. Pelayanan Perkara Cuma-Cuma (Prodeo)
  8. Pelayanan Pengaduan
  9. Pelayanan Permohonan Informasi
  10. Pelayanan Sidang Keliling
 SK KMA Nomor: 026 Tahun 2012

019342
Users Today : 61
This Month : 2224
This Year : 19340
Total Users : 19342
Who's Online : 1
Your IP Address : 3.92.28.84
Click to listen highlighted text!