News

PENGADILAN AGAMA TANJUNGBALAI TERIMA PENYERAHAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2021 17 Desember 2020
PENGADILAN AGAMA TANJUNGBALAI RAIH PERINGKAT KE-12 PADA HASIL PENILAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2020 16 Desember 2020
RAPAT KOORDINASI PENGADILAN AGAMA TANJUNGBALAI BULAN DESEMBER 2020 14 Desember 2020
PERTEMUAN BULANAN ARISAN KBI PA TANJUNGBALAI DI AKHIR TAHUN 2020 7 Desember 2020
GELAR PERTEMUAN RUTIN DI AKHIR TAHUN, DYK TANJUNGBALAI SATUKAN MOMEN PERKENALAN SERTA PERPISAHAN ANGGOTA DYK 7 Desember 2020

Tak Berkategori

Pelantikan dan Pengantar Tugas

Published 25 Agustus 2020 | By admin-patanjungbalai

Usai melaksanakan pelantikan Pengadilan Agamanji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H. sebagai hakim sekaligus Wakil Ketua, kegiatan Pengadilan Agama Tanjungbalai dilanjutkan dengan acara Pengantar Tugas untuk Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai.

Saleh Umar, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai, mendapat promosi dan mutasi menjadi Wakil Ketua di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Kelas II.

Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Alquran yang dibacakan oleh Panmud Hukum Pengadilan Agama Tanjungbalai, H. Abu Hasan Asy’ari, S.Ag. kemudian dilanjutkan dengan penyampaian kesan dan pesan dari hakim yang mutasi dari Pengadilan Agama Tanjungbalai.

Dalam sambutannya, Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H. , Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai menyampaikan selamat bertugas di satuan kerja yang baru. Tak lupa beliau berpesan agar semakin meningkatkan kinerja dan tetap menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarga besar Pengadilan Agama Tanjungbalai.

Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang dibawakan oleh Khairul, SH. dilanjutkan dengan pemberian cinderamata, kemudian ditutup dengan bersalam-salaman. Semoga ukhuwah dan tali persaudaraan tetap terjaga walaupun para hakim yang bersangkutan telah dimutasikan dari Pengadilan Agama Tanjungbalai.

Pelantikan dan Sumpah Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai

Published 25 Agustus 2020 | By admin-patanjungbalai

Senin, 24 Agustus 2020 bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Tanjungbalai, Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H. melantik Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: 25/KMA/SK/VII/2020.

Acara yang dilaksanakan pada pukul 14.00 Wib tersebut, dihadiri oleh seluruh warga Pengadilan Agama Tanjungbalai dan Ketua dan Panitera dan beberapa orang Pegawai Pengadilan Agama Kisaran. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta diikuti dengan menyanyikan Hymne Mahkamah Agung.

Upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan yang langsung diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H. dengan bertindak sebagai saksi Armiwati Nasution, S.H. dan Mukhlis Pulungan, S.Ag. M.H. serta H. Abu Hasan Asy’ari. S.Ag. sebagai rohaniawan. Setelah itu dilanjutkan dengan Upacara Pelantikan Wakil Ketua dan penandatanganan Pakta Intergritas dan diakhir acara tersebut ditutup dengan pengalungan oleh bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai terhadap Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai yang baru.

Alhamdulillah, acara dapat berjalan lancar sampai dengan. Dalam acara pelantikan ini ada perkenalan dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai yang baru saja dilantik.

Dalam akhir acara ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Deni Purnama, Lc, MA. Ek dan berfoto bersama. Alhamdulillah acara dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Semoga Pengadilan Agama Tanjungbalai semakin maju dengan kedatangan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai yang baru. (FS)

Apel Senin Pagi

Published 25 Agustus 2020 | By admin-patanjungbalai

Tanjungbalai, Pengadilan Agama Tanjungbalai melaksanakan kegiatan rutinitas apel pagi di Halaman Kantor Pengadilan Agama Tanjungbalai Jalan Jend. Sudirman Km. 5,5 Sijambi Kota Tanjungbalai pada hari Senin, 24 Agustus 2020. Kali ini Apel Pagi yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB tepat tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai Bapak Rosyid Mumtaz, S.H.I, M.H. Kegiatan ini diikuti oleh Seluruh Aparatur Sipil di Pengadilan Agama Tanjungbalai Pejabat Fungsional/Struktural, dan Pegawai PPNPN serta Mahasiswa KKL dari STMIK ROYAL Kisaran.

PA TANJUNGBALAI LAKUKAN KEGIATAN SENAM PAGI DAN GOTONG ROYONG

Published 26 Juni 2020 | By admin-patanjungbalai

Pengadilan Agama Tanjungbalai melakukan kegiatan senam pagi pada hari Jumat, 26 Juni 2020. Kegiatan rutin yang dilakukan tiap 1 minggu sekali ini diikuti dengan antusias oleh para pegawai PA Tanjungbalai mulai dari jajaran pimpinan, pegawai, hingga honorer. Kegiatan ini juga merupakan penyegaran sejenak di tengah rutinitas sehari-hari. Bertempat di pendopo kantor Pengadilan Agama Tanjungbalai, senam dimulai pada pukul 08.00 WIB.

Usai melakukan senam bersama, kegiatan dilanjutkan dengan melaksanakan gotong royong untuk membersihkan kantor. Dimulai dari ruangan – ruangan bagian dalam, pekarangan, hingga ke musholla yang terletak di kantor PA Tanjungbalai, yakni Musholla Nurul Qadha. (S3)

Laporan Kepaniteraan 2019

Published 15 Juli 2019 | By admin-patanjungbalai

JENIS LAPORAN

Jan

Peb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nop

Des

BULANAN

LI-PA 1

LI-PA 1	:	Laporan Bulanan Tentang Keadaan Perkara
LI-PA 2	:	Laporan Bulanan Tentang Perkara Yang Dimohonkan Banding
LI-PA 3	:	Laporan Bulanan Tentang Perkara Yang Dimohonkan Kasasi
LI-PA 4	:	Laporan Bulanan Tentang Perkara Yang Dimohonkan Peninjauan Kembali
LI-PA 5	:	Laporan Bulanan Tentang Perkara Yang Dimohonkan Eksekusi
LI-PA 6	:	Laporan Bulanan Tentang Kegiatan Hakim
LI-PA 7a	:	Laporan Bulanan Tentang Keuangan Perkara
LI-PA 7b	:	Laporan Bulanan Tentang Keuangan Eksekusi
LI-PA 7c	:	Laporan Bulanan Tentang Keuangan Konsinyasi
LI-PA 8	:	Laporan Bulanan Tentang Perkara Diterima, Dicabut dan Diputus Menurut Jenis Perkara
LI-PA 9	:	Laporan Bulanan Tentang Perkara Khusus PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990
LI-PA 10	:	Laporan Bulanan Tentang Penyebab Terjadinya Perceraian
LI-PA 11	:	Laporan Triwulan Tentang Pertanggungjawaban Uang Iwadh
LI-PA 12	:	Laporan Triwulan Tentang Mediasi
LI-PA 13	:	Laporan Triwulan Tentang Penerbitan Akta Cerai
LI-PA 14	:	Laporan Kuartal Tentang Pelaksaan Sidang Di Luar Gedung
LI-PA 15	:	Laporan Kuartal Tentang Pelaksaan Pembebasan Biaya Perkara
LI-PA 16	:	Laporan Kuartal Tentang Pelaksanaan Posyankum
LI-PA 17	:	Laporan Kuartal Tentang Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan
LI-PA 18	:	Laporan Semester Tentang Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya
LI-PA 19	:	Laporan Tahunan Tentang Minutasi Perkara
LI-PA 20	:	Laporan Tahunan Tentang Tingkat Penyelesaian Perkara
LI-PA 21	:	Laporan Tahunan Tentang Verzet Terhadap Putusan Verstek
LI-PA 22	:	Laporan Tahunan Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan

Aspek	Cara Sederhana	Cara Biasa
Nilai gugatan	Paling banyak Rp500 juta	Lebih dari Rp500 juta
Domisili para pihak	Penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama	Penggugat dan tergugat tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama
Jumlah para pihak	Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali punya kepentingan hukum yang sama	Penggugat dan tergugat masing-masing boleh lebih dari satu
Alamat tergugat	Harus diketahui	Tidak harus diketahui
Pendaftaran perkara	Menggunakan blanko gugatan	Membuat surat gugatan
Pengajuan bukti-bukti	Harus bersamaan dengan pendaftaran perkara	Pada saat sidang beragenda pembuktian
Pendaftaran perkara, penunjukan hakim dan panitera sidang	Paling lama 2 hari	Paling lama hari
Pemeriksa dan pemutus	Hakim tunggal	Majelis hakim
Pemeriksaan pendahuluan	Ada	Tidak ada
Mediasi	Tidak ada	Ada
Kehadiran para pihak	Penggugat dan tergugat wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal), meski punya kuasa hukum	Penggugat dan tergugat tidak wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal)
Konsekwensi ketidakhadiran penggugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah	Gugatan dinyatakan gugur	Gugatan tidak dinyatakan gugur
Pemeriksaan perkara	Hanya gugatan dan jawaban	Dimungkinkan adanya tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan
Batas waktu penyelesaian perkara	25 hari sejak sidang pertama	5 bulan
Penyampaian putusan	Paling lambat 2 hari sejak putusan diucapkan	Paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan
Upaya hukum dan batas waktu penyelesaiannya	Keberatan (7 hari sejak majelis hakim ditetapkan)	Banding (3 bulan), kasasi (3 bulan) dan peninjauan kembali (3 bulan)
Batas waktu pendaftaran upaya hukum	7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan	14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan
Kewenangan pengadilan tingkat banding dan MA	Tidak ada	Ada

A.	PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI
1.	Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.	Lampiran
2.	Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.	Lampiran
3.	Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.	Lampiran
4.	Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.	Lampiran
5.	Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.	Lampiran
6.	Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.	Lampiran
7.	Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035	Lampiran
8	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.	Lampiran
9	Buku Sejarah Perkembangan Implementasi SIADPA Plus	Lampiran

B.	PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
1.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.	Lampiran
2.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.	Lampiran
3.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).	Lampiran
4.	Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Lampiran
5.	Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Lampiran
6.	Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Lampiran
7	Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama	Lampiran
8	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0012/DJA/HM.00/SK/V/2011 tentang Pembentukan Tim Implementasi SIADPA Plus Tingkat Nasional	Lampiran
9	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/392/HM.02.3/II/2014 tentang Pembentukan Tim Daerah Implementasi SIADPA Plus Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	Lampiran
C.	PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI
1.	Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.	Lampiran
2.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.	Lampiran
3.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.	Lampiran
4.	Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.	Lampiran
5.	Peraturan Pemerintah RI No.14 Th.1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran
6.	Peraturan Pemerintah RI No.3 Th.1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran
7.	Peraturan Pemerintah RI No.30 Th.1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran
8.	Peraturan Pemerintah RI No.05 Th.1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran
9.	Peraturan Pemerintah RI No.20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran
10.	Peraturan Pemerintah RI No.24 Th.1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran
11.	Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.	Lampiran
12.	Peraturan Pemerintah RI No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran
13.	Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran
14.	Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran
15.	Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	Lampiran
16.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.	Lampiran
17.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim	Lampiran
18	Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional	Lampiran
D.	PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	Keputusan Kepala Badan Administrasi Mahkamah Agung RI No.001/SK/BU-A/I/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012.	Lampiran
2.	Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak.	Lampiran
3.	Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.	Lampiran
4.	Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai.	Lampiran
5.	Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.	Lampiran
6.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.	Lampiran
7.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.	Lampiran
8.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/ PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja.	Lampiran
9.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.	Lampiran
10.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran
11.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap.	Lampiran
12.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.	Lampiran
13.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.	Lampiran
14.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	Lampiran
15.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.	Lampiran
16.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	Lampiran
17.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar.	Lampiran
18.	Peraturan Pemerintah RI No.39 Th.2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.	Lampiran
19.	Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran

Bulan	Jlh. Laporan							Laporan Diproses		Sisa
Bulan	1	2	3	4	5	6	7	Ditindak- lanjuti	Dalam Proses	Sisa
JAN	0	0	0	0	0	0	0	Nihil	Nihil
PEB	0	0	0	0	0	0	0	Nihil	Nihil
MAR	0	0	0	0	0	0	0	Nihil	Nihil
APR	0	0	0	0	0	0	0	Nihil	Nihil
MEI	0	0	0	0	0	0	0	Nihil	Nihil
JUN	0	0	0	0	0	0	0	Nihil	Nihil
JUL	0	0	0	0	0	0	0	Nihil	Nihil
AGT	0	0	0	0	0	0	0	Nihil	Nihil
SEP	0	0	0	0	0	0	0	Nihil	Nihil
OKT	0	0	0	0	0	0	0	Nihil	Nihil
NOP	0	0	0	0	0	0	0	Nihil	Nihil
DES	0	0	0	0	0	0	0	Nihil	Nihil

Tak Berkategori

Aspek

Cara Sederhana

Cara Biasa