Welcome to PA-Tanjungbalai   Click to listen highlighted text! Welcome to PA-Tanjungbalai
ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA TANJUNGBALAI

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) & WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)

Tak Berkategori

Usai melaksanakan pelantikan  Pengadilan Agamanji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H. sebagai hakim sekaligus Wakil Ketua, kegiatan Pengadilan Agama Tanjungbalai dilanjutkan dengan acara Pengantar Tugas untuk Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai.

Saleh Umar, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai, mendapat promosi dan mutasi menjadi Wakil Ketua di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Kelas II.

Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Alquran yang dibacakan oleh Panmud Hukum Pengadilan Agama Tanjungbalai, H. Abu Hasan Asy’ari, S.Ag.  kemudian dilanjutkan dengan penyampaian kesan dan pesan dari hakim yang mutasi dari Pengadilan Agama Tanjungbalai.

Dalam sambutannya, Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H. , Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai menyampaikan selamat bertugas di satuan kerja yang baru. Tak lupa beliau berpesan agar semakin  meningkatkan kinerja dan tetap menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarga besar Pengadilan Agama Tanjungbalai.

 

Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang dibawakan oleh Khairul, SH. dilanjutkan dengan pemberian cinderamata, kemudian ditutup dengan bersalam-salaman. Semoga ukhuwah dan tali persaudaraan tetap terjaga walaupun para hakim yang bersangkutan telah dimutasikan dari Pengadilan Agama Tanjungbalai.

Senin, 24 Agustus 2020 bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Tanjungbalai, Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H. melantik Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: 25/KMA/SK/VII/2020.

Acara yang dilaksanakan pada pukul 14.00 Wib tersebut, dihadiri oleh seluruh warga Pengadilan Agama Tanjungbalai dan Ketua dan Panitera dan beberapa orang Pegawai Pengadilan Agama Kisaran. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta diikuti dengan menyanyikan Hymne Mahkamah Agung.

Upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan yang langsung diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H. dengan bertindak sebagai saksi Armiwati Nasution, S.H. dan Mukhlis Pulungan, S.Ag. M.H. serta H. Abu Hasan Asy’ari. S.Ag. sebagai rohaniawan. Setelah itu dilanjutkan dengan Upacara Pelantikan Wakil Ketua dan penandatanganan Pakta Intergritas dan diakhir acara tersebut ditutup dengan pengalungan oleh bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai terhadap Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai yang baru.

Alhamdulillah, acara dapat berjalan lancar sampai dengan. Dalam acara pelantikan ini ada perkenalan dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai yang baru saja dilantik.

Dalam akhir acara ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Deni Purnama, Lc, MA. Ek dan berfoto bersama. Alhamdulillah acara dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Semoga Pengadilan Agama Tanjungbalai semakin maju dengan kedatangan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai yang baru. (FS)

 

Tanjungbalai, Pengadilan Agama Tanjungbalai melaksanakan kegiatan rutinitas apel pagi di Halaman Kantor Pengadilan Agama Tanjungbalai Jalan Jend. Sudirman Km. 5,5 Sijambi Kota Tanjungbalai pada hari Senin, 24 Agustus 2020.  Kali ini Apel Pagi yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB tepat tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai Bapak Rosyid Mumtaz, S.H.I, M.H. Kegiatan ini diikuti oleh Seluruh Aparatur Sipil di Pengadilan Agama Tanjungbalai Pejabat Fungsional/Struktural, dan Pegawai PPNPN serta Mahasiswa KKL dari STMIK ROYAL Kisaran.

Pengadilan Agama Tanjungbalai melakukan kegiatan senam pagi pada hari Jumat, 26 Juni 2020. Kegiatan rutin yang dilakukan tiap 1 minggu sekali ini diikuti dengan antusias oleh para pegawai PA Tanjungbalai mulai dari jajaran pimpinan, pegawai, hingga honorer. Kegiatan ini juga merupakan penyegaran sejenak di tengah rutinitas sehari-hari. Bertempat di pendopo kantor Pengadilan Agama Tanjungbalai, senam dimulai pada pukul 08.00 WIB.

Usai melakukan senam bersama, kegiatan dilanjutkan dengan melaksanakan gotong royong untuk membersihkan kantor. Dimulai dari ruangan – ruangan bagian dalam, pekarangan, hingga ke musholla yang terletak di kantor PA Tanjungbalai, yakni Musholla Nurul Qadha. (S3)

JENIS LAPORAN Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
BULANAN
LI-PA 1 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
klik
klik
LI-PA 2 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
klik
klik
LI-PA 3 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
klik
klik
LI-PA 4 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
klik
klik
LI-PA 5 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
klik
klik
LI-PA 6 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
klik
klik
LI-PA 7a klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
klik
klik
LI-PA 7b
klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
klik
klik
LI-PA 7c klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
klik
klik
LI-PA 8 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
klik
klik
LI-PA 9 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
klik
klik
LI-PA 10 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
klik
klik
LI-PA 11 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
klik
klik
LI-PA 12 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
klik
klik
LI-PA 13 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
klik
klik
LI-PA 14 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
klik
klik
LI-PA 15 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
klik
klik
LI-PA 16 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
klik
klik
LI-PA 17 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
klik
klik
LI-PA 18 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
klik
klik
LI-PA 19 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
klik
klik
LI-PA 20
klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
klik
klik
LI-PA 21
klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
klik
klik
LI-PA 22
klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
klik
klik

 

LI-PA 1 : Laporan Bulanan Tentang Keadaan Perkara
LI-PA 2
: Laporan Bulanan Tentang Perkara Yang Dimohonkan Banding
LI-PA 3
: Laporan Bulanan Tentang Perkara Yang Dimohonkan Kasasi
LI-PA 4 : Laporan Bulanan Tentang Perkara Yang Dimohonkan Peninjauan Kembali
LI-PA 5 : Laporan Bulanan Tentang Perkara Yang Dimohonkan Eksekusi
LI-PA 6 : Laporan Bulanan Tentang Kegiatan Hakim
LI-PA 7a : Laporan Bulanan Tentang Keuangan Perkara
LI-PA 7b : Laporan Bulanan Tentang Keuangan Eksekusi
LI-PA 7c : Laporan Bulanan Tentang Keuangan Konsinyasi
LI-PA 8 : Laporan Bulanan Tentang Perkara Diterima, Dicabut dan Diputus Menurut Jenis Perkara
LI-PA 9 : Laporan Bulanan Tentang Perkara Khusus PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990
LI-PA 10 : Laporan Bulanan Tentang Penyebab Terjadinya Perceraian
LI-PA 11 : Laporan Triwulan Tentang Pertanggungjawaban Uang Iwadh
LI-PA 12 : Laporan Triwulan Tentang Mediasi
LI-PA 13 : Laporan Triwulan Tentang Penerbitan Akta Cerai
LI-PA 14 : Laporan Kuartal Tentang Pelaksaan Sidang Di Luar Gedung
LI-PA 15 : Laporan Kuartal Tentang Pelaksaan Pembebasan Biaya Perkara
LI-PA 16 : Laporan Kuartal Tentang Pelaksanaan Posyankum
LI-PA 17 : Laporan Kuartal Tentang Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan
LI-PA 18 : Laporan Semester Tentang Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya
LI-PA 19 : Laporan Tahunan Tentang Minutasi Perkara
LI-PA 20 : Laporan Tahunan Tentang Tingkat Penyelesaian Perkara
LI-PA 21 : Laporan Tahunan Tentang Verzet Terhadap Putusan Verstek
LI-PA 22 : Laporan Tahunan Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan

Aspek

Cara Sederhana

Cara Biasa

Nilai gugatan Paling banyak Rp500 juta Lebih dari Rp500 juta
Domisili para pihak Penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama Penggugat dan tergugat tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama
Jumlah para pihak Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali punya kepentingan hukum yang sama Penggugat dan tergugat masing-masing boleh lebih dari satu
Alamat tergugat Harus diketahui Tidak harus diketahui
Pendaftaran perkara Menggunakan blanko gugatan Membuat surat gugatan
Pengajuan bukti-bukti Harus bersamaan dengan pendaftaran perkara Pada saat sidang beragenda pembuktian
Pendaftaran perkara, penunjukan hakim dan panitera sidang Paling lama 2 hari Paling lama   hari
Pemeriksa dan pemutus Hakim tunggal Majelis hakim
Pemeriksaan pendahuluan Ada Tidak ada
Mediasi Tidak ada Ada
Kehadiran para pihak Penggugat dan tergugat wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal), meski punya kuasa hukum Penggugat dan tergugat tidak wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal)
Konsekwensi ketidakhadiran penggugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah Gugatan dinyatakan gugur Gugatan tidak dinyatakan gugur
Pemeriksaan perkara Hanya gugatan dan jawaban Dimungkinkan adanya tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan
Batas waktu penyelesaian perkara 25 hari sejak sidang pertama 5 bulan
Penyampaian putusan Paling lambat 2 hari sejak putusan diucapkan Paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan
Upaya hukum dan batas waktu penyelesaiannya Keberatan (7 hari sejak majelis hakim ditetapkan) Banding (3 bulan), kasasi (3 bulan) dan peninjauan kembali (3 bulan)
Batas waktu pendaftaran upaya hukum 7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan 14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan
Kewenangan pengadilan tingkat banding dan MA Tidak ada Ada
A. PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI
1. Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. Lampiran
2. Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. Lampiran
3. Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan. Lampiran
4. Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung. Lampiran
5. Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lampiran
6. Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama. Lampiran
7. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Lampiran
8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Lampiran
9 Buku Sejarah Perkembangan Implementasi SIADPA Plus Lampiran
     
B. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Lampiran
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Lampiran
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran). Lampiran
4. Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lampiran
5. Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran
6. Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran
7 Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Lampiran
8 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0012/DJA/HM.00/SK/V/2011 tentang Pembentukan Tim Implementasi SIADPA Plus Tingkat Nasional Lampiran
9 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/392/HM.02.3/II/2014 tentang Pembentukan Tim Daerah Implementasi SIADPA Plus Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Lampiran
C. PEDOMAN PENGELOLAAN  PERSONIL/PEGAWAI
1. Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI. Lampiran
2. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI. Lampiran
3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Lampiran
4. Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Lampiran
5. Peraturan Pemerintah RI No.14 Th.1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
6. Peraturan Pemerintah RI No.3 Th.1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
7. Peraturan Pemerintah RI No.30 Th.1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
8. Peraturan Pemerintah RI No.05 Th.1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
9. Peraturan Pemerintah RI No.20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
10. Peraturan Pemerintah RI No.24 Th.1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
11. Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Lampiran
12. Peraturan Pemerintah RI No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
13. Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
14. Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
15. Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Lampiran
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Lampiran
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim Lampiran
18 Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional Lampiran
D. PEDOMAN PENGELOLAAN  KEUANGAN
1. Keputusan Kepala Badan Administrasi Mahkamah Agung RI No.001/SK/BU-A/I/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012. Lampiran
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak. Lampiran
3. Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012. Lampiran
4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai. Lampiran
5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS. Lampiran
6. Peraturan Menteri Keuangan RI No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah. Lampiran
7. Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Lampiran
8. Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/ PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja. Lampiran
9. Peraturan Menteri Keuangan RI No.49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011. Lampiran
10. Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
11. Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap. Lampiran
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011. Lampiran
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar. Lampiran
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lampiran
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang. Lampiran
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lampiran
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar. Lampiran
18. Peraturan Pemerintah RI No.39 Th.2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Lampiran
19. Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
Bulan Jlh. Laporan Laporan Diproses Sisa
1 2 3 4 5 6 7

Ditindak-
lanjuti

Dalam
Proses
JAN 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil
PEB 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil
MAR 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil
APR 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil
MEI 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil
JUN 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil
JUL 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil
AGT 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil
SEP 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil
OKT 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil
NOP 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil
DES 0 0 0 0 0 0 0 Nihil Nihil

Keterangan :
1. Pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
2. Penyalahgunaan wewenang / jabatan
3. Pelanggaran aturan disiplin PNS
4. Perbuatan tercela
5. Pelanggaran Hukum Acara
6. Mal Administrasi
7. Pelayanan publik yang tidak memuaskan

 

JENIS LAPORAN Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
BULANAN
LI-PA 1 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 2 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 3 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 4 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 5 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 6 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 7a klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 7b
klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 7c klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 8 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 9 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 10 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 11 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 12 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 13 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 14 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 15 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 16 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 17 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 18 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 19 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 20
klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 21
klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
LI-PA 22
klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik

Keterangan:

 

LI-PA 1 : Laporan Bulanan Tentang Keadaan Perkara
LI-PA 2
: Laporan Bulanan Tentang Perkara Yang Dimohonkan Banding
LI-PA 3
: Laporan Bulanan Tentang Perkara Yang Dimohonkan Kasasi
LI-PA 4 : Laporan Bulanan Tentang Perkara Yang Dimohonkan Peninjauan Kembali
LI-PA 5 : Laporan Bulanan Tentang Perkara Yang Dimohonkan Eksekusi
LI-PA 6 : Laporan Bulanan Tentang Kegiatan Hakim
LI-PA 7a : Laporan Bulanan Tentang Keuangan Perkara
LI-PA 7b : Laporan Bulanan Tentang Keuangan Eksekusi
LI-PA 7c : Laporan Bulanan Tentang Keuangan Konsinyasi
LI-PA 8 : Laporan Bulanan Tentang Perkara Diterima, Dicabut dan Diputus Menurut Jenis Perkara
LI-PA 9 : Laporan Bulanan Tentang Perkara Khusus PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990
LI-PA 10 : Laporan Bulanan Tentang Penyebab Terjadinya Perceraian
LI-PA 11 : Laporan Triwulan Tentang Pertanggungjawaban Uang Iwadh
LI-PA 12 : Laporan Triwulan Tentang Mediasi
LI-PA 13 : Laporan Triwulan Tentang Penerbitan Akta Cerai
LI-PA 14 : Laporan Kuartal Tentang Pelaksaan Sidang Di Luar Gedung
LI-PA 15 : Laporan Kuartal Tentang Pelaksaan Pembebasan Biaya Perkara
LI-PA 16 : Laporan Kuartal Tentang Pelaksanaan Posyankum
LI-PA 17 : Laporan Kuartal Tentang Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan
LI-PA 18 : Laporan Semester Tentang Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya
LI-PA 19 : Laporan Tahunan Tentang Minutasi Perkara
LI-PA 20 : Laporan Tahunan Tentang Tingkat Penyelesaian Perkara
LI-PA 21 : Laporan Tahunan Tentang Verzet Terhadap Putusan Verstek
LI-PA 22 : Laporan Tahunan Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan
116668
Users Today : 237
This Month : 2274
This Year : 2274
Total Users : 116668
Who's Online : 2
Click to listen highlighted text!