Alasan Penolakan Permohonan Informasi

1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi pada bagian II.A, II.B dan II.C yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:
2. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
3. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
4. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
5. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
6. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
7. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
8. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
9. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;
10. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
11. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
12. Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1, antara lain:
13. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
14. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
15. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;
16. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
17. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
18. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan; dan
19. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian VI butir 1 Pedoman ini.
20. Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut.

1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi pada bagian II.A, II.B dan II.C yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:
2. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
3. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
4. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
5. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
6. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
7. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
8. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
9. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;
10. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
11. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
12. Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1, antara lain:
13. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
14. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
15. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;
16. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
17. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
18. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan; dan
19. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian VI butir 1 Pedoman ini.
20. Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut.

 Produk Pelayanan Pengadilan Agama sebagai berikut: 
   1. Pelayanan Administrasi Persidangan 
   2. Pelayanan Gugatan 
   3. Pelayanan Permohonan 
   4. Pelayanan Mediasi 
   5. Itsbat Rukyatul Hilal 
   6. Pelayanan Administrasi Upaya Hukum 
   7. Pelayanan Perkara Cuma-Cuma (Prodeo) 
   8. Pelayanan Pengaduan 
   9. Pelayanan Permohonan Informasi 
   10. Pelayanan Sidang Keliling 
  SK KMA Nomor: 026 Tahun 2012 

KEPANITERAAN / ADMINISTRASI PERKARA

1. 1. Surat Keputusan Tim PTSP
   2. Surat Keputusan Panjar Biaya Proses Perkara
   3. Surat Keputusan Penunjukan Tim Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara
   4. Surat Keputusan Radius Biaya Panggilan
   5. Surat Keputusan Susunan Majelis Hakim
   6. Surat Keputusan Hakim Mediator
   7. Surat Keputusan Sidang di Luar Gedung
   8. Surat Keputusan SPIP
   9. Surat Keputusan Pedoman Gratifikasi

UMUM dan KEUANGAN

1. 1. Surat Keputusan Penunjukan Humas
   2. Surat Keputusan Penunjukan Tim Pengelola Anggaran DIPA
   3. Surat Keputusan Bendahara Penerimaan
   4. Surat Keputusan Tim Pengaduan Masyarakat
   5. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Honorer
   6. Surat Keputusan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
   7. Surat Keputusan Penyusunan Laporan Keuangan
   8. Surat Keputusan Tim Pengelola BMN

PERENCANAAN, IT dan PELAPORAN

1. 1. Surat Keputusan Penunjukan TIM IT
   2. Surat Keputusan Tim Rapat Kerja (Program Kerja)
   3. Surat Keputusan Pengelola Website
   4. Surat Keputusan Tim Penyusun Reviu IKU Tahun 2020
   5. Surat Keputusan Tim Penyusun Renstra 2020
   6. Surat Keputusan Tim Penyusun LKjIP Tahun 2020
   7. Surat Keputusan Tim LAKIP 2020
   8. Surat Keputusan Tim Penyusunan Laporan Tahunan

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI dan TATA LAKSANA

1. 1. Surat Keputusan BAPERJAKAT
   2. Surat Keputusan Petugas Absensi
   3. Surat Keputusan Penetapan Jam Kerja
   4. Surat Keputusan Petugas Humas
   5. Surat Keputusan Protokoler
   6. Surat Keputusan Job Description
   7. Surat Keputusan Pemantauan Disiplin
   8. Surat Keputusan Penetapan Agen Perubahan
   9. Surat keputusan Penetapan Role Model
   10. Surat Keputusan Reviu SOP
   11. Surat Keputusan Penyesuaian Sistem Kerja (Covid19)
   12. Surat Keputusan Analisa Jabatan

PENGAWAS BIDANG

1. 1. Surat Keputusan PENGAWAS BIDANG

LAIN-LAIN

1. 1. SK Maklumat Pelayanan
   2. SK Standar pelayanan
   3. SK PPID 2020
   4. SK Standar Layanan Informasi
   5. SK Tim Survey Kepuasan Masyarakat
   6. Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Bank

Lebih lengkap : Kumpulan SK Pengadilan Agama Tanjungbalai Tahun 2020