Zona Integritas

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama terus berupaya meningkatkan inovasi dan berbagai program yang mendukung profesionalisme dan integritas aparat pengadilan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan dan pemerhati peradilan. Salah satu program untuk mendorong terjadinya perubahan di pengadilan adalah upaya untuk mewujudkan Zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada seluruh pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM secara bertahap diharapkan akan memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di lingkungan Peradilan Agama. Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh aparatur Peradilan Agama dalam mewujudkan ZI menuju WBK dan WBBM serta bersifat dinamis, sesuai dengan kebutuhan dan perubahan peraturan yang mengarah kepada terwujudnya zero tolerance approach (pendekatan tanpa toleransi) dalam pemberantasan korupsi. Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan badan peradilan yang agung dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, bekerja keras, berkomitmen dan bekerja sarna dengan seluruh aparatur Peradilan Agama. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat untuk seluruh pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Berikut Lampiran Buku Saku Zona Integritas >> download SURAT KEPUTUSAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA TANJUNGBALAI >> lihat AREA. I (Manajemen Perubahan)

Pembentukan Tim Kerja Zona Integritas Pengadilan Agama Sumber
Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK
Perubahan pola Pikir & Budaya Kerja

AREA. II (Penataan dan Tata LAksana)

Standar Operasional Prosedur
e-Office
Keterbukaan Informasi Publik

AREA. III (Penataan Sistem Manajemen SDM)

Perencanaan Kebutuhan Pegawai
Pola Mutasi dan Promosi
Pengembangan Pegawai Berbasis Kopetensi
Penetapan Kinerja Individu
Penegakan Aturan Disiplin
Sistem Informasi Kepegawaian

AREA. IV (Penguatan Akuntabilitas)

Undangan, Notulen Rapat, Daftar Hadir, Foto dan Penyusunan Perencanaan
Dokumen Pemantauan Pencapaian Kinerja Bulanan
Dokumen Rensa, RKT dan PK
Dokumen Turunan PK yang mendukung Peningkatan Pelayanan Publik
Dokumen IKU dan Pendukung Peningkatan Pelayanan Publik
LKJIP
Program Kerja
Laporan Tahunan

AREA. V (Penguatan Pengawasan)

Pengendalian Gratifikasi
Penerapan SPIP
Pengadulan Masyarakat
Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat
Monev Penanganan Pengaduan
Whistle Blowing
Benturan Kepentingan

AREA. VI (Penguatan Pelayanan Publik)

Kebijakan Standar Pelayanan
Maklumat Standar Pelayanan
SOP Pelaksanaan Standar Pelayanan
Review dan Perbaikan SOP Standar Pelayanan
Sosialisasi / Pelatihan Budaya Pelayanan Prima
Informasi Tentang Pelayanan Mudah Diakses Oleh Berbagai Media
Terdapat Sistem Punisment / Reward
Sarana Layanan Terpadu / Terintegrasi
Informasi Pelayanan
Media Pengaduan Pelayanan
Pengelola Pengaduan Pelayanan
Tindaklanjut Pengaduan Pelayanan
Evaluasi Atas Penanganan Keluhan
IKM Terhadap Pelayanan
Publikasi Hasil Surver IKM
Tindak Lanjut Atas Hasil IKM
Rencana Penerapan Teknologi Informasi Pelayanan Publik
Telah Dilakukan Secara Terus-menerus

Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

PMPZI PA Tanjungbalai Tahun 2021